Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, selepas Paripurna penyerahan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Jumat (9/4). "Sudah kami lakukan, khususnya dinas - dinas yang memiliki Silpa tinggi," katanya.
Politikus PKB itu menambahkan, evaluasi dilakukan untuk semakin mengefisienkan kinerja dinas. Sehingga program dapat berjalan lancar termasuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. "Semoga nanti di 2021 bisa lebih baik daripada 2020," sambungnya.
Dalam paripurna itu pula, Anggota DPRD Sidoarjo M.Rojik sempat menjabarkan jika Silpa Sidoarjo tercatat Rp 1,106 Triliun. Oleh karena itu, DPRD juga sempat memberikan sejumlah rekomendasi kepada eksekutif.
Diantaranya, DPRD meminta eksekutif dapat menyajikan data rinci terkait masih tingginya Silpa untuk Kabupaten Sidoarjo. Termasuk evaluasi kepada sejumlah dinas yang kurang mampu mencapai target.
Misalnya soal pembangunan infrastruktur jalan di Sidoarjo. "DPRD meminta ada roundmap yang jelas untuk menciptakan kemantapan jalan di Sidoarjo," kata M.Rojik.
Diketahui, masalah jalan rusak memang masih menjadi persoalan klasik yang kerap dikeluhkan warga. Mulai dari jalan berlubang, sampai pembangunan jalan alternatif yang tak kunjung usai. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
