Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pansus BPR Delta Artha dan PDAU Gerak Cepat Rampungkan Raperda
N
Penulis: Nofilawati Anisa❯

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Dhamroni Chudlori, Selasa (6/4). “Secepatnya, kalau bisa kurang dari sebulan kenapa tidak,” kata politisi PKB itu.
Menurutnya, perubahan status badan hukum kedua perusahaan daerah itu juga tidak banyak persoalan. Sehingga pembahasan bisa cepat dituntaskan. Perubahan dua perusahaan itu lebih kepada penyesuaian regulasi.
Sebagaimana pasal 402 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki pemerintah daerah wajib menyesuaikan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun.
Dengan penyesuaian itu diharapkan BPR Delta Artha ataupun PD Aneka Usaha dapat lebih meningkatkan daya saing, fleksibilitas usaha dan penyesuaian perkembangan ekonomi masyarakat.
Seperti diketahui, pansus terkait perubahan status dua perusahaan ini dibentuk pada Sabtu (13/3) lalu. Pansus juga telah duduk bersama dengan pihak PDAU maupun BPR Delta Artha pada 23 Maret lalu.
Dalam pertemuan itu, PDAU disoroti karena memiliki segudang persoalan. Di antaranya masalah strukturisasi jabatan Direktur Utama yang masih kosong, hingga laba perusahaan yang minim.
PDAU juga merencanakan untuk mengembangkan usaha baru. Yakni di bidang peternakan dan pengolahan limbah medis. Namun, hal itu belum dilakukan karena masih tahap kajian. (son/vga)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



