Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pansus BPR Delta Artha dan PDAU Gerak Cepat Rampungkan Raperda

N
Penulis: Nofilawati Anisa❯
MEGAH: Gedung BPR Delta Artha yang terletak di selatan alun-alun Sidoarjo.  (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
MEGAH: Gedung BPR Delta Artha yang terletak di selatan alun-alun Sidoarjo. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
SIDOARJO - Panitia Khusus (Pansus) Raperda BPR Delta Artha dan Raperda Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) ingin gerak cepat menuntaskan pekerjaannya. Mereka menargetkan raperda dapat dituntaskan dalam waktu satu bulan.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus Dhamroni Chudlori, Selasa (6/4). “Secepatnya, kalau bisa kurang dari sebulan kenapa tidak,” kata politisi PKB itu.

Menurutnya, perubahan status badan hukum kedua perusahaan daerah itu juga tidak banyak persoalan. Sehingga pembahasan bisa cepat dituntaskan. Perubahan dua perusahaan itu lebih kepada penyesuaian regulasi.

Sebagaimana pasal 402 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki pemerintah daerah wajib menyesuaikan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun.

Dengan penyesuaian itu diharapkan BPR Delta Artha ataupun PD Aneka Usaha dapat lebih meningkatkan daya saing, fleksibilitas usaha dan penyesuaian perkembangan ekonomi masyarakat.

Seperti diketahui, pansus terkait perubahan status dua perusahaan ini dibentuk pada Sabtu (13/3) lalu. Pansus juga telah duduk bersama dengan pihak PDAU maupun BPR Delta Artha pada 23 Maret lalu.

Dalam pertemuan itu, PDAU disoroti karena memiliki segudang persoalan. Di antaranya masalah strukturisasi jabatan Direktur Utama yang masih kosong, hingga laba perusahaan yang minim.

PDAU juga merencanakan untuk mengembangkan usaha baru. Yakni di bidang peternakan dan pengolahan limbah medis. Namun, hal itu belum dilakukan karena masih tahap kajian. (son/vga)

 

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Setujui Raperda Fasilitasi Pesantren

Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Setujui Raperda Fasilitasi Pesantren

Kemandirian pesantren menjadi salah satu poin penting yang mendapat perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sidoarjo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren.

Fraksi Gerindra Sidoarjo Nilai Raperda Ketertiban Umum Belum Layak Disetujui

Fraksi Gerindra Sidoarjo Nilai Raperda Ketertiban Umum Belum Layak Disetujui

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

DPRD Sidoarjo Godok Raperda Ketertiban, Miras, Bangli, Prostitusi hingga Sound Horeg Jadi Sorotan

DPRD Sidoarjo Godok Raperda Ketertiban, Miras, Bangli, Prostitusi hingga Sound Horeg Jadi Sorotan

Persoalan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Mulai dari toko minuman keras (miras) yang masih beroperasi, tempat prostitusi yang kembali buka setelah ditertibkan, bangli

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer