Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rencana itu diungkapkan Ketua DPRD Sidoarjo, Usman, kemarin (7/3). Namun, politikus PKB itu belum bisa menjabarkan pansus apa saja yang bakal di betuk. "Masih dalam kajian, mana yang prioritas dan yang tidak membutuhkan waktu lama," ungkapnya.
Usman juga menjabarkan, di 2021 ini sedikitnya ada sekitar 11 raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Di antaranya raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Juga persiapan kalau raperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera) masuk," imbuhnya.
Seperti yang di ketahui, saat ini DPRD juga sudah memiliki dua pansus yang sedang berjibaku untuk menuntaskan raperda. Yakni Pansus Sistem Pajak Daerah Elektronik (Pajak Online) dan Pansus Pergantian nama dan penyertaan modal PDAM Delta Tirta.
Sementara Pansus RTRW sebenarnya sudah dibentuk di tahun 2019 lalu. Namun satu tahun berjalan, pansus itu baru menyelesiakan 3 kecamatan. Sehingga menuntut raperda RTRW kembali masuk di propemperda 2021.
Pansus RTRW memang banyak melakukan sidak ke sejumlah titik di Sidoarjo. Hal itu untuk memastikan lahan hijau yang di peta apakah memang masih layak untuk dipertahankan untuk menjadi area pertanian.
Pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu alasan pansus RTRW memiliki keterbatasan ruang gerak. Di samping para anggota pansus juga memiliki kesibukan lain dalam posisinya di alat kelengkapan dewan (AKD) lain.
Dalam sidak itu pula, pansus banyak mendapati lahan hijau yang telah berubah fungsi. Karena kebutuhan memang mendesak, raperda RTRW kembali bakal dituntaskan di tahun 2021 ini. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



