Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda Pajak Online Masih Tahap Finalisasi

N
Penulis: Nofilawati Anisa❯
TAAT: Petugas pajak saat melayani wajib pajak. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
TAAT: Petugas pajak saat melayani wajib pajak. (HENDRIK MUCHLISON/RADAR SIDOARJO)
SIDOARJO - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sistem pajak daerah secara elektronik (Pajak Online) nampaknya belum bisa diparipurnakan awal tahun 2021. Saat ini, raperda itu masih dalam tahap pembahasan.

Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Sistem Pajak Daerah Secara Elektronik (Pajak Online), Bambang Pujianto, Senin (25/1). Politikus Gerindra itu menerangkan, pembahasan tentang raperda inisiatif dari DPRD Sidoarjo itu masih dilakukan secara intensif. "Tinggal finalisasi saja," tuturnya.

Nantinya, jika pembahasan tentang raperda itu telah tuntas maka akan segera diparipurnakan. Tujuannya agar bisa segera menjadi perda dan bisa menjadi pedoman regulasi dalam pengelolaan pajak di Sidoarjo. "Kemungkinan Februari diparipurnakan," imbuhnya.

Anggota Pansus Raperda Sistem Pajak Daerah Secara Elektronik (Online), Wahyudin Zuhri menambahkan, salah satu pembahasan yang tengah dilakukan pansus adalah dengan mendatangkan tim ahli. Tentunya agar bisa mengupas raperda itu lebih matang. "Karena ada transisi kepemimpinan, juga di eksekutif," imbuhnya.

Raperda usulan dari DPRD itu dilontarkan pada sekitar pertengahan 2019 lalu. Tujuannya juga untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Dengan sistem online atau elektronik, tentunya bakal semakin memudahkan masyarakat. Dengan begitu juga akan semakin menekan kebocoran pendapatan pajak.

Diketahui, realisasi pajak daerah tahun 2020 mencapai Rp 929,2 miliar. Angka itu juga telah melampau target yang dicanangkan yakni Rp 849,4 miliar. (son/opi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Setujui Raperda Fasilitasi Pesantren

Fraksi PKB DPRD Sidoarjo Setujui Raperda Fasilitasi Pesantren

Kemandirian pesantren menjadi salah satu poin penting yang mendapat perhatian Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sidoarjo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren.

Fraksi Gerindra Sidoarjo Nilai Raperda Ketertiban Umum Belum Layak Disetujui

Fraksi Gerindra Sidoarjo Nilai Raperda Ketertiban Umum Belum Layak Disetujui

Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

DPRD Sidoarjo Godok Raperda Ketertiban, Miras, Bangli, Prostitusi hingga Sound Horeg Jadi Sorotan

DPRD Sidoarjo Godok Raperda Ketertiban, Miras, Bangli, Prostitusi hingga Sound Horeg Jadi Sorotan

Persoalan ketertiban umum di Kabupaten Sidoarjo masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Mulai dari toko minuman keras (miras) yang masih beroperasi, tempat prostitusi yang kembali buka setelah ditertibkan, bangli

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer