Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan (Gus Wawan) menguraikan, hearing itu merupakan lanjutan dari pembahasan terkait ruwetnya penyerahan PSU bersama sejuah pengembang beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk mencari jalan tengah agar minimya penyerahan PSU oleh pengembang di Sidoarjo bisa terurai.
Dari rapat itu diketahui jika masalah yang selama ini dihadapi pemerintah dan pengembang dalam serah terima PSU adalah perihal pengurusan sertifikasi aset. Sehingga berdampak pada kurangnya pelayanan kepada warga yang tinggal di perumahan. "Penyerahan PSU harusnya bisa dipermudah namun tetap memenuhi prosedur yang ada," terang politikus PKB itu.
Gus Wawan menambahkan, jalan tengahnya adalah dengan memilah penyerahan PSU dengan pengalihan hak. Sehingga penyerahan dapat lebih dulu dilakukan sembari menuntaskan soal sertifikat. "Jadi nanti persoalan sertifikatnya masih ada di badan pertanahan (BPN) yang belum selesai atau apa, itu biar menjadi urusan pemerintah dengan BPN," sambungnya.
Legislator dari Fraksi PKB itu menambahkan, terkait pengembang yang sudah tidak ada atau hilang, sudah tidak perlu dicari lagi. Yang terpenting, penyerahan aset PSU sudah memenuhi prosedur yang ada.
Dengan demikian, jumlah penyerahan PSU di Sidoarjo bakal bertambah. Di samping itu, pemkab juga bisa turun tangan untuk perbaikan sejumlah PSU di perumahan." Itu baru keputusan hearing. Nanti teknisnya akan di bahas lagi," pungkasnya. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



