
SIDOARJO - Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Ungkapan Presiden Soekarno ini mengajarkan kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa meneladani semangat dan nilai kepahlawanan pejuang bangsa.
79 tahun negara kita merdeka. Setiap tahun pula rakyat Indonesia memperingatinya. Momentum memperingati hari ulang tahun kemerdekaan diharapkan dapat mereview kembali, bagaimana sejarah dan perjuangan para pahlawan untuk mencapai kemerdekaan.
Menjadi negara merdeka tentunya sangat diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Why?
Dengan label merdeka, negara kita akan diakui oleh seluruh dunia. Dengan merdeka pula negara kita dapat berkontribusi pada kegiatan-kegiatan internasional tingkat ASEAN maupun tingkat dunia.
Menjadi negara merdeka dapat mengatur dan mencanangkan program serta membangun segala sektor. Seperti pada aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, keamanan maupun hubungan dengan negara lain dengan tujuan kesejahteran dan wellbeing rakyatnya.
Berbicara merdeka tidak sebatas memperingatinya setiap tahun dengan berbagai perlombaan Agustusan. Namun perlu perenungan bersama, apakah kita sudah merdeka seutuhnya.
Karena masih banyak warga negara belum merasakan arti dari merdeka yang sesungguhnya. Salah satunya adalah penyandang disabilitas.
Masih banyak yang mendapatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan. Meskipun dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”.
Sebagaimana warga negara, penyandang disabilitas seharusnya juga diberi kemerdekaan yang utuh pula. Kemerdekaan untuk menikmati hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sosial politik.
Hal itu diperkuat dengan UU No 8 Tahun 2016, pasal 10 yang menyatakan jika, “Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi, hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus."
Dari kedua Undang-undang tersebut, sudah sangat jelas bahwa penyandang disabilitas terfasilitasi dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Mereka hanya bisa bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).
Penerapan pembelajaran di SLB menggunakan model “Segresi." Dapat dikatakan merugikan mereka, karena kurang dapat mengembangkan potensi secara optimal. Dimana kurikulumnya dirancang berbeda dengan sekolah regular.
Selain itu, mereka juga merasa terkucilkan. Bagaimana tidak ? Peserta didik di SLB seluruhnya mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Sehingga terkesan dipisahkan dengan teman-temannya yang terlahir secara sempurna.
Baru tahun 2009, dengan terbitnya permendiknas No 70 Tahun 2009, membawa angin segar. Penyandang disabilitas bisa diterima di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memfasilitasi peserta didik yang mengalami kelainan atau kecerdasan istimewa dapat mengikuti pembelajaran dalam satu kelas dengan teman-teman regulernya, baik di SD, SMP, SMA, SMK hingga jenjang perguruan tinggi.
Dengan demikian, mereka seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
Ironisnya, meskipun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif jumlahnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari kata optimal.
Budaya inklusif di sekolah dan perguruan tinggi belum bergaung secara luas. Sehingga disabilitas rentan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan perundungan.
Padahal, semestinya sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka. Guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensinya.
Fenomena yang ada masih banyak disabilitas yang tidak mendapatkan sekolah. Pada saat pendaftaran saja banyak ditolak oleh sekolah dengan alasan fasilitas dan SDM yang belum memadai.
Yang paling memprihatinkan, mereka ditolak dengan alasan tidak lolos tes. Bagaimana mereka bisa lolos tes jika intelegensi yang dimilikinya dibawah normal ?
Yang diperlukan disabilitas dengan kategori slow learner bukan nilai akademik. Karena dengan intelegensi yang kurang tentunya sangat kesulitan menyamai teman-temannya yang normal. Mereka memerlukan ruang untuk bersosialisasi, memiliki ketrampilan dan bisa mandiri.
Dengan kemandirian serta ketrampilan yang dimilikinya, akan menjadi bekal hidupnya kelak jika suatu saat mereka ditinggal oleh orang tuanya menghadap Sang Khalik. Tidak hanya di sekolah mereka juga mendapatkan penolakan dari perguruan tinggi, dengan alasan yang sama.
Pemenuhan kebutuhan pendidikan juga terkendala dari sisi regulasi, sehingga di luar sana masih banyak disabilitas yang tidak sekolah. Kendala alokasi anggaran, infrastruktur maupun dari pihak keluarganya sendiri.
Terkadang, keluarga menolak ataupun merasa malu mempunyai anak yang memiliki kekurangan. Hal itu dipicu dengan adanya stigma negatif difabel di masyarakat.
Seharusnya, hal itu tidak boleh terjadi. Karena pada dasarnya mereka perlu mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlakuan yang khusus, bukan justru dibedakan.
Keterlibatan dan komitmen masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sangat diharapkan. Supaya mereka mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak yang normal lainnya.
Namun di tengah kemarjinalan difabel, ada seberkas cahaya dari segelintir sekolah dan perguruan tinggi yang mau menyisihkan ruang bagi mereka. Bahkan sampai memberikan beasiswa S-2. Hal tersebut patut untuk diacungi jempol dan apresiasi yang luar biasa.
Pada dasarnya, jika diberi kesempatan, mereka akan berusaha membuktikan bahwa kekurangan bukan menjadi hambatan untuk bisa meraih cita-citanya. Kendati mereka membutuhkan proses yang panjang.
Sejatinya, setiap anak yang lahir mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Tanpa harus memandang kekurangan yang dimilikinya. Dengan begitu mereka merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
Supaya mereka tidak hanya menjadi penonton namun juga sebagai pelaku.
Semoga ”Nusantara Baru Indonesia Maju” bukan hanya menjadi slogan semata. (*)



