alexametrics
31 C
Sidoarjo
Sunday, 26 June 2022

Kasus Pungli PTSL, Kades Suko dan Tiga Kasunnya Segera Disidang

SIDOARJO – Empat tersangka dugaan korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Suko, Kecamatan Sukodono akhirnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap (P-21).

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama mengatakan, keempat tersangka tersebut di antaranya Kepada Desa Suko, Rokhayani. Selain itu Muhammad Rofik selaku Kasun Suko, Muhammad Adenan Kasun Ketapang, dan Rahmat Arif sebagai Kasun Legok.

“Hari ini (kemarin, Red) kami serahkan kepada JPU Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo berdasarkan surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah lengkap,” ujarnya, Rabu (25/5).

Setelah penyerahan tersebut, keempat tersangka dan barang bukti diperiksa oleh JPU. Hasil pemeriksaan dan penelitian itu telah lengkap. Keempat tersangka selanjutnya dilakukan penahanan oleh JPU berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari Sidoarjo.

Keempat tersangka kasus pungutan liar (pungli) PTSL tersebut ditahan di cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Yaitu terhitung sejak 25 Mei hingga 13 Juni 2022 mendatang. Secepatnya JPU akan segera menyusun surat dakwaan untuk nantinya dilimpahkan ke pengadilan.

“Dalam hal ini pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo Jawa Timur.  Ada enam JPU yang menyidangkan keempat tersangka nantinya,” bebernya.

Perbuatan yang dilakukan Rokhayani dinilai telah melanggar Pasal 12 Huruf E UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

“Serta dikenai pidana denda paling sedikit Rp 200 juga dan paling banyak Rp 1 miliar,” imbuhnya.

Selain itu Rokhyani juga dijerat dengan pasal 11 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.

“Serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta,” jelasnya. (far/vga)

SIDOARJO – Empat tersangka dugaan korupsi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Suko, Kecamatan Sukodono akhirnya diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyerahan dilakukan setelah proses penyidikan selesai dan berkas dinyatakan lengkap (P-21).

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama mengatakan, keempat tersangka tersebut di antaranya Kepada Desa Suko, Rokhayani. Selain itu Muhammad Rofik selaku Kasun Suko, Muhammad Adenan Kasun Ketapang, dan Rahmat Arif sebagai Kasun Legok.

“Hari ini (kemarin, Red) kami serahkan kepada JPU Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo berdasarkan surat pemberitahuan bahwa penyidikan telah lengkap,” ujarnya, Rabu (25/5).

Setelah penyerahan tersebut, keempat tersangka dan barang bukti diperiksa oleh JPU. Hasil pemeriksaan dan penelitian itu telah lengkap. Keempat tersangka selanjutnya dilakukan penahanan oleh JPU berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari Sidoarjo.

Keempat tersangka kasus pungutan liar (pungli) PTSL tersebut ditahan di cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Yaitu terhitung sejak 25 Mei hingga 13 Juni 2022 mendatang. Secepatnya JPU akan segera menyusun surat dakwaan untuk nantinya dilimpahkan ke pengadilan.

“Dalam hal ini pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Juanda Sidoarjo Jawa Timur.  Ada enam JPU yang menyidangkan keempat tersangka nantinya,” bebernya.

Perbuatan yang dilakukan Rokhayani dinilai telah melanggar Pasal 12 Huruf E UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

“Serta dikenai pidana denda paling sedikit Rp 200 juga dan paling banyak Rp 1 miliar,” imbuhnya.

Selain itu Rokhyani juga dijerat dengan pasal 11 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun.

“Serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta,” jelasnya. (far/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/