Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tidak Setor Pajak yang Dipungut, Dua Terdakwa Divonis Bersalah
V
Penulis: Vega Dwi Arista❯

Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Gresik menyatakan bahwa terdakwa SMR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 1.111.716.968,00.
Apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kerkayaan milik terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut. Namun, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.
Sebelumnya, disampaikan bahwa tindak pidana yang dilakukan SMR berlangsung pada masa pajak Juni hingga Agustus 2020. Atas tindakannya, SMR disangkakan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yakni dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Sementara itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur juga menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan berinisial RW pada 6 April 2023. Tindak pidana ini dilakukan oleh RW melalui PT SPA yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto.
Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan bahwa terdakwa RW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yakni dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar atau tidak lengkap. Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 dua tahun dan denda sebesar Rp 5.707.496.510,00.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Agustin Vita Avantin, menyatakan komitmen untuk terus melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan. “Koordinasi juga akan terus dilaksanakan dengan aparat penegak hukum di wilayah Jawa Timur untuk menindak wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” jelasnya. (vga)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



