Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Manipulasi Faktur Pajak, Bos dan Karyawan Divonis Dua Tahun
N
Penulis: Nofilawati Anisa❯

YGS yang merupakan direktur salah satu perusahaan di komplek pergudangan Sinar Buduran II Blok A, Prasung, Buduran, itu, divonis hukuman penjara dua tahun. Ditambah denda sebesar dua kali kerugian negara yang disebabkan perbuatannya. Yakni dua kali Rp 2,6 miliar atau Rp 5,3 miliar. “Kalau tidak dibayar maka terpidana harus mengganti hukuman kurungan 4 bulan,” kata Irawan, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jatim II, Jumat (4/6).
Irawan menambahkan, sementara vonis untuk DY memang hanya hukuman dua tahun penjara. Kasus ini bermula saat YGS memesan dan membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kemudian, DY berperan sebagai pihak yang membuat laporan perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT WIK. Ia juga mengetahui bahwa faktur pajak yang dikreditkan pada bulan Maret, Oktober, November, Desember 2018 dan bulan Januari sampai April 2019 tidak sesuai. “Dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kewajiban pembayaran PPN,” katanya.
Dalam kasus ini, lanjut Irawan, negara rugi Rp 2,6 miliar. Karena harusnya pajak itu bisa masuk dalam pendapatan negara.
Masih kata Irawan, dalam kasus pajak ini, sebenarnya pihak Kanwil DJP Jatim II telah melimpahkan tiga tersangka untuk disidang. Tersangka lain yang juga terlibat adalah NEI. “Ia juga pengurus perusahaan. Saat ini belum putusan. Persidangan mundur karena kondisi kesehatan,” imbuhnya.
Selain dua tersangka yang sudah di vonis pengadilan itu, Kanwil DJP Jatim II juga tengah mendalami sejumlah kasus pajak lain. Sedikitnya ada 17 kasus yang tengah dalam penyidikan. Dan 28 kasus yang baru ditemukan bukti permulaan.
Dalam kesempatan itu, Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Takari Yoedaniawati menambahkan, modus kasus semacam ini memang kerap terjadi. “Modusnya mengecilkan pajak. Bahkan kalau bisa tidak sampai bayar pajak,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada awal Maret lalu, telah menyerahkan ketiga tersangka ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sebagaimana ketentuan hukum, ketiganya harus diadili atas perbuatannya dalam memanipulasi faktur pajak. (son/opi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
