alexametrics
31 C
Sidoarjo
Wednesday, 18 May 2022

Tarik Biaya PTSL, Kades Klantingsari Minta Pemohon Datang ke Rumah

SIDOARJO – Polisi akhirnya membeberkan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Desa Klantingsari Kecamatan Tarik, Wawan Setyo Budi Utomo. Pria 45 tahun itu nekat menarik biaya pembuatan surat kepemilikan hak bagi pemohon percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, aksi pelaku dilakukan sejak 27 September 2021. Dia dibekuk usai 10 hari melakukan pungli PTSL tersebut. Wawan berhasil ditangkap Tim Satgas Saber Pungli Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo pada Kamis (7/10) malam.

Dia diringkus di rumahnya di Dusun Bokong Duwur, RT 19/RW 06 Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, sekitar pukul 19.30. Modus yang dilakukannya dengan menarik uang dari beberapa kegiatan PTSL. Mulai pembuatan surat keterangan jual beli tanah, waris hingga surat keterangan hibah.

“Tersangka ini nekat mematok biaya pembuatan surat keterangan jual beli, waris hingga surat keterangan hibah, dengan tarif yang berbeda-beda,” katanya, Kamis (14/10).

Biaya pembuatan surat keterangan hibah misalnya, pelaku meminta biaya sebesar Rp 350 ribu. Bahkan dia menarik biaya pembuatan surat keterangan waris hingga Rp 850 ribu. Tak hanya itu, untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah, pelaku patok 5 persen dari harga jual beli.

“Dari sekitar 800 peserta PTSL yang sudah terdaftar, sudah ada 150 pemohon yang mulai melakukan pengurusan. Beberapa dari mereka memang sudah dimintai uang,” bebernya.

Bagaimana caranya bekerja? Semula Wawan meminta bagian staf administrasi pemerintahan desa berinisa AI agar dapat membuat surat kepemilikan bagi warga atas hak tanah. Namun dalam prosesnya itu, warga justru dimintai biaya yang sudah dipatok oleh tersangka.

Sebelumnya, para pemohon itu terlebih dahulu diminta untuk menemui Wawan di rumahnya untuk dimintai biaya dalam pengurusan penerbitan dokumen tersebut. Padahal kata Kusumo, sebenarnya hal itu sudah menjadi kewajiban tersangka untuk melayani warganya.

“Sementara dalam melakukan pelayanan terhadap para pemohon tersebut, seharusnya tanpa ada biaya apapun. Tapi ini malah dipungut biaya,” ujar Kusumo.

Sementara saat dilakukan operasi tangkap tangan, polisi berhasil menyita barang bukti uang sebesar Rp 17,5 juta. Ada pula satu HP, tiga laptop, satu printer, sejumlah map berisi berkas pengajuan permohonan PTSL, satu bendel daftar registrasi PTSL, buku tabungan dan bukti setoran Bank Jatim.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 12 huruf e Subsidair Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pelaku terancam hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20. Jadi harus mengakhiri periode keduanya sebagai kepala desa ya dipenjara,” jelas Kusumo. (far/vga)

 

SIDOARJO – Polisi akhirnya membeberkan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan Kepala Desa Klantingsari Kecamatan Tarik, Wawan Setyo Budi Utomo. Pria 45 tahun itu nekat menarik biaya pembuatan surat kepemilikan hak bagi pemohon percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, aksi pelaku dilakukan sejak 27 September 2021. Dia dibekuk usai 10 hari melakukan pungli PTSL tersebut. Wawan berhasil ditangkap Tim Satgas Saber Pungli Unit Tipikor Satreskrim Polresta Sidoarjo pada Kamis (7/10) malam.

Dia diringkus di rumahnya di Dusun Bokong Duwur, RT 19/RW 06 Desa Klantingsari, Kecamatan Tarik, sekitar pukul 19.30. Modus yang dilakukannya dengan menarik uang dari beberapa kegiatan PTSL. Mulai pembuatan surat keterangan jual beli tanah, waris hingga surat keterangan hibah.

“Tersangka ini nekat mematok biaya pembuatan surat keterangan jual beli, waris hingga surat keterangan hibah, dengan tarif yang berbeda-beda,” katanya, Kamis (14/10).

Biaya pembuatan surat keterangan hibah misalnya, pelaku meminta biaya sebesar Rp 350 ribu. Bahkan dia menarik biaya pembuatan surat keterangan waris hingga Rp 850 ribu. Tak hanya itu, untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah, pelaku patok 5 persen dari harga jual beli.

“Dari sekitar 800 peserta PTSL yang sudah terdaftar, sudah ada 150 pemohon yang mulai melakukan pengurusan. Beberapa dari mereka memang sudah dimintai uang,” bebernya.

Bagaimana caranya bekerja? Semula Wawan meminta bagian staf administrasi pemerintahan desa berinisa AI agar dapat membuat surat kepemilikan bagi warga atas hak tanah. Namun dalam prosesnya itu, warga justru dimintai biaya yang sudah dipatok oleh tersangka.

Sebelumnya, para pemohon itu terlebih dahulu diminta untuk menemui Wawan di rumahnya untuk dimintai biaya dalam pengurusan penerbitan dokumen tersebut. Padahal kata Kusumo, sebenarnya hal itu sudah menjadi kewajiban tersangka untuk melayani warganya.

“Sementara dalam melakukan pelayanan terhadap para pemohon tersebut, seharusnya tanpa ada biaya apapun. Tapi ini malah dipungut biaya,” ujar Kusumo.

Sementara saat dilakukan operasi tangkap tangan, polisi berhasil menyita barang bukti uang sebesar Rp 17,5 juta. Ada pula satu HP, tiga laptop, satu printer, sejumlah map berisi berkas pengajuan permohonan PTSL, satu bendel daftar registrasi PTSL, buku tabungan dan bukti setoran Bank Jatim.

Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 12 huruf e Subsidair Pasal 11 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Pelaku terancam hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20. Jadi harus mengakhiri periode keduanya sebagai kepala desa ya dipenjara,” jelas Kusumo. (far/vga)

 

Most Read

Berita Terbaru


/