alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Korupsi APBDes, Mantan Kades Kemantren Dikerangkeng Kejari

SIDOARJO – Mantan Kepala Desa (Kades) Kemantren, Kecamatan Tulangan, Bambang Sugeng, 50, kini harus mendekam di balik jeruji penjara. Ia diringkus petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo lantaran terlibat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo, Idham Kholid menerangkan, tersangka harus berurusan dengan petugas lantaran terlibat penyelewengan APBDes tahun 2018-2019. Saat itu tersangka sedang menjabat kades di desanya. “Kerugian yang diselewengkan mencapai Rp 600 juta,” katanya, Rabu (2/12).

Anggaran yang dimaksud, sejatinya diperuntukan sejumlah proyek infrastruktur di desanya. Sebut saja paving jalan. Namun, anggaran yang seharusnya diperuntukkan pembangunan infrastruktur itu malah digunakan untuk kepentingan sendiri.

Lebih jauh, Idham menjelaskan, tersangka juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 24 Agustus lalu. “Awalnya kami panggil secara ketentuan tapi tidak hadir, akhirnya kami tetapkan sebagai DPO,” imbuhnya.

Selama sekitar empat bulan menjadi DPO, tersangka juga sempat berada di Kalimantan. Rabu (2/12) petugas berhasil mengamankan tersangka saat berada di desanya sendiri.

Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. “Kasusnya akan kami kembangkan,” pungkas Idham. (son/opi)

SIDOARJO – Mantan Kepala Desa (Kades) Kemantren, Kecamatan Tulangan, Bambang Sugeng, 50, kini harus mendekam di balik jeruji penjara. Ia diringkus petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo lantaran terlibat penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo, Idham Kholid menerangkan, tersangka harus berurusan dengan petugas lantaran terlibat penyelewengan APBDes tahun 2018-2019. Saat itu tersangka sedang menjabat kades di desanya. “Kerugian yang diselewengkan mencapai Rp 600 juta,” katanya, Rabu (2/12).

Anggaran yang dimaksud, sejatinya diperuntukan sejumlah proyek infrastruktur di desanya. Sebut saja paving jalan. Namun, anggaran yang seharusnya diperuntukkan pembangunan infrastruktur itu malah digunakan untuk kepentingan sendiri.

Lebih jauh, Idham menjelaskan, tersangka juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 24 Agustus lalu. “Awalnya kami panggil secara ketentuan tapi tidak hadir, akhirnya kami tetapkan sebagai DPO,” imbuhnya.

Selama sekitar empat bulan menjadi DPO, tersangka juga sempat berada di Kalimantan. Rabu (2/12) petugas berhasil mengamankan tersangka saat berada di desanya sendiri.

Atas perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Ancamannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. “Kasusnya akan kami kembangkan,” pungkas Idham. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/