alexametrics
26 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Minta Denda Prokes untuk Bantu Warga Terdampak Covid-19

SIDOARJO – Badan anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo meminta agar denda hasil dari penertiban protokol kesehatan (prokes) tak dimasukkan ke kas daerah (kasda) maupun menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Sebab hal tersebut dinilai kurang tepat dan merugikan masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menilai, adanya peraturan sanksi denda bagi pelanggar prokes itu bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Dan bukan mencari pendapatan. Sehingga hasilnya pun juga harus menguntungkan masyarakat.

“Jangan sampai hanya penertiban tapi justru merugikan masyarakat. Karena aturan denda ini kan tujuannya penertiban bukan mencari pendapatan,” kata Bangun.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sidoarjo itu menuturkan, uang hasil denda yang sudah hampir mencapai Rp 2 miliar itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan Covid-19. Misalnya, untuk pelayanan kesehatan atau untuk pemberian bantuan kepada warga terdampak.

Sehingga, nantinya jangan sampai uang denda yang dimasukkan ke kas daerah dan menjadi PAD tersebut digunakan untuk pembangunan. Sehingga apapun alasannya, kata Bangun, uang hasil denda tersebut jangan sampai masuk ke dalam APBD.

“Tentu kami akan langsung menolak jika ada uang dari denda pelanggar prokes itu masuk ke dalam APBD,” tegasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Noer Rochmawati membenarkan jika uang hasil denda prokes tersebut masuk ke dalam PAD. Bahkan jumlahnya hingga saat ini sudah mencapai Rp 2 miliar. “Iya betul (masuk PAD, red),” ujarnya singkat.

Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sidoarjo Jaka Suma Aji menuturkan, realisasi hasil prokes yang dilakukan sejak 2020 itu memang sudah miliaran rupiah.

“Betul masuk di PAD. Jadi semua penerimaan itu kan nanti akan dianggarkan untuk apa saja. Bisa dalam bentuk kegiatan pembagian masker atau bantuan langsung tunai,” ujar Jaka. (far/vga)

SIDOARJO – Badan anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo meminta agar denda hasil dari penertiban protokol kesehatan (prokes) tak dimasukkan ke kas daerah (kasda) maupun menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Sebab hal tersebut dinilai kurang tepat dan merugikan masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menilai, adanya peraturan sanksi denda bagi pelanggar prokes itu bertujuan untuk menertibkan masyarakat. Dan bukan mencari pendapatan. Sehingga hasilnya pun juga harus menguntungkan masyarakat.

“Jangan sampai hanya penertiban tapi justru merugikan masyarakat. Karena aturan denda ini kan tujuannya penertiban bukan mencari pendapatan,” kata Bangun.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sidoarjo itu menuturkan, uang hasil denda yang sudah hampir mencapai Rp 2 miliar itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan penanganan Covid-19. Misalnya, untuk pelayanan kesehatan atau untuk pemberian bantuan kepada warga terdampak.

Sehingga, nantinya jangan sampai uang denda yang dimasukkan ke kas daerah dan menjadi PAD tersebut digunakan untuk pembangunan. Sehingga apapun alasannya, kata Bangun, uang hasil denda tersebut jangan sampai masuk ke dalam APBD.

“Tentu kami akan langsung menolak jika ada uang dari denda pelanggar prokes itu masuk ke dalam APBD,” tegasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo Noer Rochmawati membenarkan jika uang hasil denda prokes tersebut masuk ke dalam PAD. Bahkan jumlahnya hingga saat ini sudah mencapai Rp 2 miliar. “Iya betul (masuk PAD, red),” ujarnya singkat.

Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Sidoarjo Jaka Suma Aji menuturkan, realisasi hasil prokes yang dilakukan sejak 2020 itu memang sudah miliaran rupiah.

“Betul masuk di PAD. Jadi semua penerimaan itu kan nanti akan dianggarkan untuk apa saja. Bisa dalam bentuk kegiatan pembagian masker atau bantuan langsung tunai,” ujar Jaka. (far/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/