alexametrics
31 C
Sidoarjo
Friday, 27 May 2022

Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur Butuh Koordinasi OPD

SIDOARJO – Rancangan peraturan daerah (raperda) penggabungan kelurahan terdampak lumpur masih dalam tahap pembahasan. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi, Pemkab Sidoarjo diminta untuk melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Juru bicara Fraksi Gerindra Yunik Nur Aini mengatakan, penggabungan kelurahan Mindi, Jatirejo, dan Siring memang perlu segera dilakukan. Sebab 90 persen wilayah tiga kelurahan tersebut sudah hilang tertimbun luapan lumpur. Akibatnya pelayanan pemerintahan lumpuh.

Warga yang masih bertahan di kelurahan tersebut terdampak. Bahkan ada beberapa warga yang sudah pindah tempat tinggal, tetapi masih beralamatkan di tiga kelurahan itu.

“Mereka tidak mendapatkan hak pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” katanya.

Namun sebelum raperda penggabungan keluraan terdampak lumpur disahkan, Yunik menilai pemkab perlu berkoordinasi dengan beberapa OPD. Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perlu dilakukan validasi lagi data penduduk dengan akurat.

Selain itu juga perlu disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Yakni yang bekerja dari kelurahan asal yang pindah ke kelurahan baru.

Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) juga dibutuhkan. Untuk menangani aset milik kelurahan lama. “Akan diapakan nantinya jika sudah digabung dengan kelurahan yang baru,” imbuhnya.

Lebih jauh, panitia khusus (pansus) diharapkan bisa mendiskusikan hal-hal tersebut bersama para OPD. Sehingga penerapan penggabungan kelurahan bisa berjalan dengan baik. (nis/vga)

SIDOARJO – Rancangan peraturan daerah (raperda) penggabungan kelurahan terdampak lumpur masih dalam tahap pembahasan. Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi, Pemkab Sidoarjo diminta untuk melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Juru bicara Fraksi Gerindra Yunik Nur Aini mengatakan, penggabungan kelurahan Mindi, Jatirejo, dan Siring memang perlu segera dilakukan. Sebab 90 persen wilayah tiga kelurahan tersebut sudah hilang tertimbun luapan lumpur. Akibatnya pelayanan pemerintahan lumpuh.

Warga yang masih bertahan di kelurahan tersebut terdampak. Bahkan ada beberapa warga yang sudah pindah tempat tinggal, tetapi masih beralamatkan di tiga kelurahan itu.

“Mereka tidak mendapatkan hak pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan,” katanya.

Namun sebelum raperda penggabungan keluraan terdampak lumpur disahkan, Yunik menilai pemkab perlu berkoordinasi dengan beberapa OPD. Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perlu dilakukan validasi lagi data penduduk dengan akurat.

Selain itu juga perlu disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM). Yakni yang bekerja dari kelurahan asal yang pindah ke kelurahan baru.

Koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) juga dibutuhkan. Untuk menangani aset milik kelurahan lama. “Akan diapakan nantinya jika sudah digabung dengan kelurahan yang baru,” imbuhnya.

Lebih jauh, panitia khusus (pansus) diharapkan bisa mendiskusikan hal-hal tersebut bersama para OPD. Sehingga penerapan penggabungan kelurahan bisa berjalan dengan baik. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/