alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Aturan Penggunaan Dana Desa Berubah, Komisi A Bakal Konsultasi

SIDOARJO – Mendapati keluhan dari kepala desa dalam aturan baru penggunaan dana desa, Komisi A DPRD Sidoarjo berupaya untuk menemukan jalan keluarnya. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021, 20 persen dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan. Beberapa kepala desa mengaku kesulitan menyerap anggaran tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, beberapa desa yang kesulitan mengaku karena lokasi Tanah Kas Desa (TKD)-nya sudah tidak lagi berada di wilayah desa tersebut. Biasanya sudah ditukar guling dengan lahan yang berada di luar desa. Akibatnya mereka kesulitan menerapkan program ketahanan pangan.

Pria yang akrab disapa Wawan itu mengatakan, aturan tentang penggunaan dana desa itu memang masih belum ada petunjuk teknisnya. Sehingga perlu ada penjelasan lebih lanjut. “Agar jelas bagi kepala desa, jangan sampai salah langkah malah menjadi jerat hukum,” katanya.

Menurutnya, persoalannya tidak hanya berkutat soal ketersediaan lahan saja. Tetapi, ada juga tipologi warga desa setempat. Jika tipe masyarakat di desa itu memang bukan ke arah pertanian dan peternakan, penyerapannya juga aman sulit.

Karena itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan instansi terkait di Pemerintah Provinsi Jatim. Agar alokasi dana itu bisa terserap tanpa harus menabrak aturan yang berlaku.

Dia berharap sudah ada titik terang sebelum masa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). “Sehingga pemerintah desa bisa mengalokasikan dana tersebut dengan tepat,” ujarnya. (nis/vga)

SIDOARJO – Mendapati keluhan dari kepala desa dalam aturan baru penggunaan dana desa, Komisi A DPRD Sidoarjo berupaya untuk menemukan jalan keluarnya. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021, 20 persen dana desa digunakan untuk program ketahanan pangan. Beberapa kepala desa mengaku kesulitan menyerap anggaran tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, beberapa desa yang kesulitan mengaku karena lokasi Tanah Kas Desa (TKD)-nya sudah tidak lagi berada di wilayah desa tersebut. Biasanya sudah ditukar guling dengan lahan yang berada di luar desa. Akibatnya mereka kesulitan menerapkan program ketahanan pangan.

Pria yang akrab disapa Wawan itu mengatakan, aturan tentang penggunaan dana desa itu memang masih belum ada petunjuk teknisnya. Sehingga perlu ada penjelasan lebih lanjut. “Agar jelas bagi kepala desa, jangan sampai salah langkah malah menjadi jerat hukum,” katanya.

Menurutnya, persoalannya tidak hanya berkutat soal ketersediaan lahan saja. Tetapi, ada juga tipologi warga desa setempat. Jika tipe masyarakat di desa itu memang bukan ke arah pertanian dan peternakan, penyerapannya juga aman sulit.

Karena itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan instansi terkait di Pemerintah Provinsi Jatim. Agar alokasi dana itu bisa terserap tanpa harus menabrak aturan yang berlaku.

Dia berharap sudah ada titik terang sebelum masa Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). “Sehingga pemerintah desa bisa mengalokasikan dana tersebut dengan tepat,” ujarnya. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/