alexametrics
27 C
Sidoarjo
Wednesday, 17 August 2022

Libatkan OPD Lain, Perkuat Penanganan Stunting di Tingkat Desa

SIDOARJO – Penanganan stunting di Sidoarjo perlu dilakukan secara serius dan terintegrasi. Pemkab melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk menekan angka stunting.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo drg Syaf Satriawarman mengatakan, untuk program penanganan stunting telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Tim tersebut mempunyai tugas perencanaan, koordinasi, konvergensi pelayanan intervensi sensitif dan spesifik.

”Juga ada penggerakan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dan monitoring evaluasi,” katanya.

Dia menyebutkan, angka stunting Sidoarjo saat ini mencapai 7,2 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 24 persen. Sehingga kasus stunting Sidoarjo sudah di bawah angka provinsi.

Pihaknya tetap memfokuskan penanganan stunting di 24 desa rawan gizi. Caranya dengan melibatkan OPD lintas sektor. Mulai dari DLHK, Bappeda, Dinas Pangan dan Pertanian, sera DP3AKB. ”Semuanya saling terintegrasi,” imbuhnya.

Syaf menjelaskan, percepatan penurunan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Tindak lanjut dari Perpres tersebut, pemkab sudah membuat Peraturan Bupati nomor 89 tahun 2021 tentang penurunan stunting. Selain itu juga ada SK Bupati tentang percepatan penurunan stunting hingga ke level desa. (nis/vga)

SIDOARJO – Penanganan stunting di Sidoarjo perlu dilakukan secara serius dan terintegrasi. Pemkab melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk menekan angka stunting.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo drg Syaf Satriawarman mengatakan, untuk program penanganan stunting telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Mulai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Tim tersebut mempunyai tugas perencanaan, koordinasi, konvergensi pelayanan intervensi sensitif dan spesifik.

”Juga ada penggerakan perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dan monitoring evaluasi,” katanya.

Dia menyebutkan, angka stunting Sidoarjo saat ini mencapai 7,2 persen. Sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar 24 persen. Sehingga kasus stunting Sidoarjo sudah di bawah angka provinsi.

Pihaknya tetap memfokuskan penanganan stunting di 24 desa rawan gizi. Caranya dengan melibatkan OPD lintas sektor. Mulai dari DLHK, Bappeda, Dinas Pangan dan Pertanian, sera DP3AKB. ”Semuanya saling terintegrasi,” imbuhnya.

Syaf menjelaskan, percepatan penurunan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Tindak lanjut dari Perpres tersebut, pemkab sudah membuat Peraturan Bupati nomor 89 tahun 2021 tentang penurunan stunting. Selain itu juga ada SK Bupati tentang percepatan penurunan stunting hingga ke level desa. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/