alexametrics
29 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas Camat Tetap Dibutuhkan

SIDOARJO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengharapkan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) luar daerah untuk camat tidak dicoret 100 persen. Agar camat tetap bisa bergerak namun tetap dengan penyesuaian anggaran dan protokol yang ada.

Anggota Fraksi PDIP Sidoarjo Tarkit Erdianto menerangkan, pihaknya sering menerima keluhan dari camat terkait anggaran tersebut. Keluhan disampaikan selama pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021.

Menurut Tarkit, anggaran daerah memang ada prioritasnya, tetapi tidak seharusnya dipangkas seratus persen. “Jadi banyak camat-camat itu selama tiga bulan ke depan, SPPD luar daerahnya itu dicoreti (tidak disetujui pemkab),”  katanya, kemarin (27/9).

Politikus asal Gedangan itu meminta jangan langsung asal kepras 100 persen.  “Paling tidak ada sekian persen yang disetujui bagi para camat-camat ini,” imbuhnya.

Nantinya melalui anggota fraksi yang ada, PDIP akan mengupayakan agar anggaran tersebut tetap ada alokasi. Meskipun pembahasan PAK 2021 sudah hampir tuntas.

Misalnya di pembahasan final PAK 2021 melalui anggota fraksi yang duduk di Badan Anggaran (Banggar). Dengan alokasi itu diharapkan kinerja camat makin maksimal.

Camat memiliki peranan dalam implementasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Karena itu tetap perlu diberi dukungan dari Pemkab. (son/nis)

SIDOARJO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengharapkan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) luar daerah untuk camat tidak dicoret 100 persen. Agar camat tetap bisa bergerak namun tetap dengan penyesuaian anggaran dan protokol yang ada.

Anggota Fraksi PDIP Sidoarjo Tarkit Erdianto menerangkan, pihaknya sering menerima keluhan dari camat terkait anggaran tersebut. Keluhan disampaikan selama pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021.

Menurut Tarkit, anggaran daerah memang ada prioritasnya, tetapi tidak seharusnya dipangkas seratus persen. “Jadi banyak camat-camat itu selama tiga bulan ke depan, SPPD luar daerahnya itu dicoreti (tidak disetujui pemkab),”  katanya, kemarin (27/9).

Politikus asal Gedangan itu meminta jangan langsung asal kepras 100 persen.  “Paling tidak ada sekian persen yang disetujui bagi para camat-camat ini,” imbuhnya.

Nantinya melalui anggota fraksi yang ada, PDIP akan mengupayakan agar anggaran tersebut tetap ada alokasi. Meskipun pembahasan PAK 2021 sudah hampir tuntas.

Misalnya di pembahasan final PAK 2021 melalui anggota fraksi yang duduk di Badan Anggaran (Banggar). Dengan alokasi itu diharapkan kinerja camat makin maksimal.

Camat memiliki peranan dalam implementasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Karena itu tetap perlu diberi dukungan dari Pemkab. (son/nis)

Most Read

Berita Terbaru


/