SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong eksekutif dapat memberikan alokasi insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang ada di puskesmas. Karena, mereka juga memiliki peran penting dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Sidoarjo.
Gagasan itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Aditya Nindiyatman, kemarin (26/7). Menurutnya, nakes di puskesmas juga memiliki andil besar dalam menangani pasien Covid-19.
Apalagi saat ini kondisi rumah sakit rujukan banyak yang penuh. Banyak masyarakat juga berdatangan ke puskesmas. “Para nakes di faskes pertama (puskesmas, Red) terutama yang berada di bawah naungan pemkab akan menerima, memantau, dan memungkinkan untuk merawat pasien yang kemungkinan terpapar Covid-19,” katanya.
Karena itu, Adit mendorong bahwa sudah semestinya para nakes yang ada di puskesmas ataupun pukesmas pembantu juga menerina insentif layaknya nakes yang berada di RSUD.
“Sama-sama memiliki risiko tinggi tertular,” imbuhnya.
Di lain pihak, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Sidoarjo Ainur Rohman menyatakan, hingga saat ini belum membahas pemberian insentif kepada nakes yang berada di tingkatan puskemas.
Namun, Ainur menegaskan, Pemkab Sidoarjo terus berupaya memaksimalkan segala potensi yang ada agar penanganan pandemi ini bisa berjalan optimal. Termasuk juga dalam hal pemberian insentif kepada nakes yang terlibat di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.
“Prinsip kami jelas, insentif nakes diberikan kepada nakes yang menangani langsung penderita Covid-19 di Sidoarjo,” tuturnya. (son/vga)
SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong eksekutif dapat memberikan alokasi insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang ada di puskesmas. Karena, mereka juga memiliki peran penting dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Sidoarjo.
Gagasan itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Aditya Nindiyatman, kemarin (26/7). Menurutnya, nakes di puskesmas juga memiliki andil besar dalam menangani pasien Covid-19.
Apalagi saat ini kondisi rumah sakit rujukan banyak yang penuh. Banyak masyarakat juga berdatangan ke puskesmas. “Para nakes di faskes pertama (puskesmas, Red) terutama yang berada di bawah naungan pemkab akan menerima, memantau, dan memungkinkan untuk merawat pasien yang kemungkinan terpapar Covid-19,” katanya.
Karena itu, Adit mendorong bahwa sudah semestinya para nakes yang ada di puskesmas ataupun pukesmas pembantu juga menerina insentif layaknya nakes yang berada di RSUD.
“Sama-sama memiliki risiko tinggi tertular,” imbuhnya.
Di lain pihak, Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Sidoarjo Ainur Rohman menyatakan, hingga saat ini belum membahas pemberian insentif kepada nakes yang berada di tingkatan puskemas.
Namun, Ainur menegaskan, Pemkab Sidoarjo terus berupaya memaksimalkan segala potensi yang ada agar penanganan pandemi ini bisa berjalan optimal. Termasuk juga dalam hal pemberian insentif kepada nakes yang terlibat di garda terdepan penanganan pandemi Covid-19.
“Prinsip kami jelas, insentif nakes diberikan kepada nakes yang menangani langsung penderita Covid-19 di Sidoarjo,” tuturnya. (son/vga)
