Antisipasi Banjir di Sidoarjo, Subandi Minta Pompa Air Siaga 24 Jam
RADAR SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh pompa air di kawasan rawan banjir dipastikan berfungsi optimal menjelang musim hujan. Dia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) menyiapkan seluruh kebutuhan operasional, mulai petugas hingga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
Subandi tidak ingin penanganan banjir terkendala persoalan teknis saat hujan mulai mengguyur wilayah Sidoarjo. Karena itu, pengecekan pompa dan kesiapan petugas harus dilakukan sejak dini, terutama di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian meliputi Kecamatan Porong, Tanggulangin, Candi, Sidoarjo Kota, Waru, dan Taman. Pengecekan diminta melibatkan camat setempat agar kondisi di lapangan dapat diketahui secara menyeluruh.
"Jangan sampai terjadi hujan yang awal dulu, ternyata kita belum siap pompanya. Alasannya, BBM-nya tidak ada. Dan juga siapkan pegawainya," tegas Subandi, Rabu (11/11).
Menurut dia, kesiapan menghadapi musim hujan tidak cukup hanya dengan memastikan keberadaan pompa air. Seluruh peralatan harus dipastikan berfungsi dengan baik. Begitu pula petugas dan kebutuhan operasionalnya harus tersedia sehingga penanganan genangan dapat dilakukan tanpa hambatan.
Selain memastikan kesiapan pompa, Subandi meminta normalisasi sungai dan saluran air terus digenjot sebelum intensitas hujan meningkat. Langkah tersebut penting untuk menjaga kelancaran aliran air sekaligus meminimalkan potensi genangan di kawasan rawan banjir.
Baca Juga: Antisipasi Banjir saat Musim Hujan, Bupati Subandi Genjot Normalisasi Sungai Wonoayu Sidoarjo
Dia juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan di lapangan. Dengan demikian, kesiapan infrastruktur dan pelaksanaan program penanganan banjir dapat dipastikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Subandi menekankan pentingnya harmonisasi antara pimpinan OPD dan jajaran di bawahnya. Menurut dia, koordinasi internal yang baik menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan tugas berjalan optimal, terutama dalam menghadapi kebutuhan pelayanan masyarakat yang mendesak.
Setiap kepala OPD diminta membangun komunikasi dan menata kinerja bawahannya dengan baik. Jika terdapat persoalan dalam pengelolaan internal, pimpinan perangkat daerah harus segera mengambil langkah penyelesaian agar tidak menghambat pelayanan publik. (dik/vga)
