Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Catat, Layanan Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

V
Penulis: Vega Dwi Arista❯
LAYANAN: Program JKN tetap memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta untuk berbagai kebutuhan medis.
LAYANAN: Program JKN tetap memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta untuk berbagai kebutuhan medis.

Advertisement

RADAR SIDOARJO - Tidak semua layanan kesehatan menjadi tanggungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Beberapa layanan memiliki mekanisme penjaminan melalui lembaga lain sesuai kewenangan dan bidang pelayanan masing-masing, seperti kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, serta layanan tertentu yang berada di luar manfaat JKN.

Advertisement

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Munaqib menjelaskan Program JKN tetap memberikan perlindungan kesehatan bagi peserta untuk berbagai kebutuhan medis, termasuk penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, diabetes, talasemia, dan hemofilia. Namun, terdapat sejumlah layanan yang penjaminannya dilakukan oleh lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pelayanan kesehatan seperti cuci darah bagi pasien gagal ginjal, pengobatan kanker, terapi insulin bagi penderita diabetes, serta perawatan talasemia dan hemofilia ini memang dijamin BPJS Kesehatan. Tetapi, ada juga beberapa pelayanan yang dialihkan kepada lembaga lain sesuai dengan kebutuhannya,” tutur Munaqib, Selasa (06/10).

Advertisement

Munaqib menyampaikan, beberapa layanan yang menjadi tanggung jawab lembaga lain antara lain penanganan gangguan kesehatan akibat ketergantungan obat yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN), alat kontrasepsi dan obat tertentu yang difasilitasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), serta pelayanan bagi korban kekerasan dan penganiayaan yang mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Beberapa jenis pelayanan tersebut memang dipercayakan kepada instansi lain, karena mereka memiliki fasilitas dan keahlian khusus yang lebih sesuai,” jelasnya.

Selain itu, penjaminan kecelakaan kerja juga berada pada lembaga lain sesuai status pekerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat memperoleh perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT ASABRI, atau instansi penjamin lain sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sementara itu, untuk kasus kecelakaan kerja, penjaminannya diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, maupun PT ASABRI, karena badan-badan tersebut memang berwenang mengelola jaminan sosial ketenagakerjaan dan risiko kerja,” ujar Munaqib.

Untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain, penjamin pertama adalah PT Jasa Raharja. Santunan biaya perawatan diberikan sesuai plafon yang berlaku.

“Untuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan atau lebih, PT Jasa Raharja bertindak sebagai penjamin pertama dengan plafon santunan biaya perawatan maksimal Rp 20 juta untuk kecelakaan darat dan laut, sesuai ketentuan Kementerian Keuangan. Ini merupakan bentuk sinergi antarlembaga agar korban kecelakaan tetap mendapat kepastian biaya perawatan,” terangnya.

Advertisement
Editor : Vega Dwi Arista
Sumber : radar sidoarjo

Artikel Terkait

Pelapor Serahkan Bukti Video dan Siapkan Saksi Kasus Dugaan Pengerusakan Masjid di Sidoarjo

Pelapor Serahkan Bukti Video dan Siapkan Saksi Kasus Dugaan Pengerusakan Masjid di Sidoarjo

Penanganan kasus dugaan pengerusakan fasilitas Masjid Al Hikmah di Desa Kramat Temenggung, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, memasuki tahap baru.

Sebulan Beroperasi, Omah Therapi-Ku UPT PPSAB Sidoarjo Layani 51 ABK dan Penerima Manfaat

Sebulan Beroperasi, Omah Therapi-Ku UPT PPSAB Sidoarjo Layani 51 ABK dan Penerima Manfaat

Baru satu bulan sejak resmi dibuka, fasilitas terapi Omah Therapi-Ku milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PPSAB) Sidoarjo itu telah memberikan layanan kepada

Pajak dari Warga Sidoarjo untuk Bangun Jalan hingga Fasilitas Publik 

Pajak dari Warga Sidoarjo untuk Bangun Jalan hingga Fasilitas Publik 

Padahal, setiap rupiah pajak yang dibayarkan warga sejatinya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan fasilitas publik yang dapat dinikmati bersama.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer