Viral Gegara Numpang TPQ, Nasib TK DWP Popoh Wonoayu Sidoarjo Dicarikan Solusi
RADAR SIDOARJO - Polemik tempat belajar TK Dharma Wanita Persatuan (DWP) Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, mulai menemui titik terang. Setelah sempat viral karena harus menumpang di gedung TPQ, sekolah tersebut kini mendapat opsi untuk menempati dua ruang di SD Negeri Popoh selama gedung Balai Desa Popoh menjalani proses rehabilitasi.
Persoalan itu mencuat setelah salah seorang guru TK DWP Popoh mengunggah video di media sosial. Dalam video tersebut disebutkan, sejak 17 Agustus 2026, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terpaksa dipindahkan dari Balai Desa Popoh ke TPQ Al-Ikhlas karena ruangan yang selama ini digunakan akan direhab dan dialihfungsikan menjadi gedung serbaguna.
Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo serta DPRD Sidoarjo. Sekretaris Dikbud Sidoarjo Netti Lastiningsih bersama Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori turun langsung ke lokasi, Senin (7/9).
Netti mengatakan, untuk sementara TK DWP Popoh akan dipindahkan ke SD Negeri Popoh. Dua ruang di sekolah tersebut akan disiapkan dan dibersihkan agar dapat digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga: Komisi D DPRD Sidoarjo Soroti Pengawasan SPPG, Imbas Keracunan Ratusan Santri di Tanggulangin
“Untuk selama masih proses pembangunan di Balai Desa, sekolahnya ada di SD Negeri Popoh. Menempati dua ruangan. Nanti kita siapkan, kita bersihkan ruangannya,” kata Netti.
Terkait adanya bangunan yang disebut-sebut diperuntukkan bagi TK dan telah lama terbengkalai, Netti mengaku perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. Sebab, dirinya baru mengetahui persoalan tersebut.
Baca Juga: Disidak Komisi D DPRD Sidoarjo, Dispendikbud Pastikan Siswi SDN Pranti Sedati Tetap Bersekolah
“Nanti kami akan mengecek kembali. Karena ini juga kabidnya kan baru. Nanti kami cek lagi gedungnya bagaimana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyebut persoalan tersebut lebih banyak dipicu miskomunikasi antarpihak. Karena itu, pertemuan yang melibatkan Dikbud, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pihak sekolah digelar untuk mencari jalan keluar.
“Kalau menurut saya, sebenarnya kuncinya ada di miskomunikasi. Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan lebih intens,” ujar Dhamroni.
Dhamroni juga meluruskan anggapan bahwa pihak sekolah diusir dari Balai Desa Popoh. Menurutnya, pemindahan dilakukan karena balai desa tersebut memang akan dibangun dan dialihfungsikan.
