alexametrics
23 C
Sidoarjo
Thursday, 26 May 2022

Kesejahteraan Guru Pendamping Khusus Inklusi Butuh Perhatian

SIDOARJO – Penetapan sekolah inklusi saat ini ternyata belum disertai dengan pemenuhan kesejahteraan guru pendamping khusus (GPK) bagi anak berkebutuhan khusus.

Kelompok kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif di Sidoarjo mendorong agar GPK lebih mendapat perhatian.

Sri Sugiharti salah satu anggota Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Sidoarjo menjelaskan agar sekolah pendidikan inklusif makin baik maka banyak target yang harus dicapai. Terutama kebutuhan pemenuhan GPK.

“Padahal kerja mereka lebih berat. Satu GPK bahkan sampai menangani ada 45 siswa inklusi. Itu bayaran rata-rata Rp 700 ribu per bulan dari dana BOS,” katanya, Selasa (26/10).

Belum lagi GPK harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berbeda untuk setiap siswa inklusi yang mereka dampingi.

“Jelas lebih berat. Kalau siswa biasa, satu kelas cukup satu RPP. ABK beda. Satu ABK satu RPP,” urai GPK SDN Sidokerto Kecamatan Buduran itu.

Kemudian kata Sri, jumlah GPK di Kabupaten Sidoarjo masih dianggap kurang. Selama ini untuk mengatasi kekurangan tersebut pihak sekolah memberikan tugas tambahan pada guru kelas. Dibekali surat keputusan, kepala sekolah menjadikan guru kelas tersebut sebagai GPK. Sementara itu untuk GPK murni belum terkait khusus dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Muhammad Ilyas Ketua Pokja Inklusif Provinsi Jawa Timur menambahkan secara nasional kesejahteraan GPK masih kurang. GPK garda terdepan pemberi layanan di satuan pendidikan. “Belum ada jenjang karir yang jelas. Ke Dapodik masih sulit. Diangkat menjadi PPPK sangat sulit karena belum ada nomenklatur,” ungkapnya.

Agar aspirasi itu bisa terserap maka Pokja Pendidikan Inklusif harus dikuatkan. “Butuh sinergi antara pemkab dan legislatif. Pokja berupaya mendorong itu,” katanya.

Sejauh ini, kata Ilyas, sudah ada 19 kabupaten kota di Jatim yang sudah deklarasi. “Gambarannya kalau sudah deklarasi maka ada peraturan menjadi payung pendidikan inklusif di daerahnya. Harapannya ada Perbup disitu. Termasuk regulasi pemenuhan PI di Sidoarjo,” jelasnya.

Terkait honor GPK SD yang terbilang kecil, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Bambang Eko Wiroyudho menyebut sudah ada upaya untuk menaikkan honor mereka. Salah satunya, lewat bantuan kelembagaan.

Bantuan kelembagaan diberikan ke BOSDA. Honor GPK diambilkan dari BOSDA tersebut. Peruntukannya untuk sekolah yang memiliki siswa inklusi dan GPK. Namun, sebelumnya akan ada pemetaan dulu sekolah yang memiliki siswa inklusi. (rpp/vga)

 

SIDOARJO – Penetapan sekolah inklusi saat ini ternyata belum disertai dengan pemenuhan kesejahteraan guru pendamping khusus (GPK) bagi anak berkebutuhan khusus.

Kelompok kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif di Sidoarjo mendorong agar GPK lebih mendapat perhatian.

Sri Sugiharti salah satu anggota Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Sidoarjo menjelaskan agar sekolah pendidikan inklusif makin baik maka banyak target yang harus dicapai. Terutama kebutuhan pemenuhan GPK.

“Padahal kerja mereka lebih berat. Satu GPK bahkan sampai menangani ada 45 siswa inklusi. Itu bayaran rata-rata Rp 700 ribu per bulan dari dana BOS,” katanya, Selasa (26/10).

Belum lagi GPK harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berbeda untuk setiap siswa inklusi yang mereka dampingi.

“Jelas lebih berat. Kalau siswa biasa, satu kelas cukup satu RPP. ABK beda. Satu ABK satu RPP,” urai GPK SDN Sidokerto Kecamatan Buduran itu.

Kemudian kata Sri, jumlah GPK di Kabupaten Sidoarjo masih dianggap kurang. Selama ini untuk mengatasi kekurangan tersebut pihak sekolah memberikan tugas tambahan pada guru kelas. Dibekali surat keputusan, kepala sekolah menjadikan guru kelas tersebut sebagai GPK. Sementara itu untuk GPK murni belum terkait khusus dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Muhammad Ilyas Ketua Pokja Inklusif Provinsi Jawa Timur menambahkan secara nasional kesejahteraan GPK masih kurang. GPK garda terdepan pemberi layanan di satuan pendidikan. “Belum ada jenjang karir yang jelas. Ke Dapodik masih sulit. Diangkat menjadi PPPK sangat sulit karena belum ada nomenklatur,” ungkapnya.

Agar aspirasi itu bisa terserap maka Pokja Pendidikan Inklusif harus dikuatkan. “Butuh sinergi antara pemkab dan legislatif. Pokja berupaya mendorong itu,” katanya.

Sejauh ini, kata Ilyas, sudah ada 19 kabupaten kota di Jatim yang sudah deklarasi. “Gambarannya kalau sudah deklarasi maka ada peraturan menjadi payung pendidikan inklusif di daerahnya. Harapannya ada Perbup disitu. Termasuk regulasi pemenuhan PI di Sidoarjo,” jelasnya.

Terkait honor GPK SD yang terbilang kecil, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Bambang Eko Wiroyudho menyebut sudah ada upaya untuk menaikkan honor mereka. Salah satunya, lewat bantuan kelembagaan.

Bantuan kelembagaan diberikan ke BOSDA. Honor GPK diambilkan dari BOSDA tersebut. Peruntukannya untuk sekolah yang memiliki siswa inklusi dan GPK. Namun, sebelumnya akan ada pemetaan dulu sekolah yang memiliki siswa inklusi. (rpp/vga)

 

Most Read

Berita Terbaru


/