alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Insentif Nakes Puskesmas Tidak Dianggarkan di PAK

SIDOARJO – Para tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di puskesmas nampaknya harus bersabar untuk menerima tambahan insentif. Karena, anggaran itu belum masuk dalam rancangan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021.

Hal itu diungkapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam rapat paripurna, Minggu (26/9). Anggaran insentif nakes selama ini hanya ada di RSUD. Sehingga tidak ada pos anggaran insentif nakes di Dinas Kesehatan.

“Sedangkan untuk nakes puskesmas dianggarkan dari honor panitia Covid-19,” katanya.

Gus Muhdlor panggilannya itu menerangkan, anggaran untuk insentif nakes selama ini dari pemerintah pusat yang dilewatkan RSUD dengan anggaran Rp 32 miliar. Pemkab mendapat masukan dari DPRD agar bisa dikembangkan untuk para nakes yang ada di puskesmas.

“Tetapi harus dilihat juga kekuatan anggarannya. Ada atau tidak,” imbuhnya.

Alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu menambahkan, penyaluran insentif untuk nakes juga harus menghitung kapasitas anggaran yang ada. Kemudian juga perlu disesuaikan dengan fungsi masing-masing.

Diberitakan sebelumnya, Komisi D DPRD Sidoarjo sudah berupaya mendorong adanya anggaran insentif khusus nakes yang bekerja di puskesmas atau pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Alasanya, mereka juga menjadi ujung tombak penanggulangan pandemi Covid-19.  Bahkan mereka terlibat menjadi tenaga vaksinasi. Selama ini, insentif untuk nakes hanya mengalir kepada nakes yang bekerja di RSUD atau RS Rujukan. DPRD berharap nakes di tingkat pertama itu juga bisa mendapat hak insentif. (son/vga)

SIDOARJO – Para tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di puskesmas nampaknya harus bersabar untuk menerima tambahan insentif. Karena, anggaran itu belum masuk dalam rancangan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021.

Hal itu diungkapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam rapat paripurna, Minggu (26/9). Anggaran insentif nakes selama ini hanya ada di RSUD. Sehingga tidak ada pos anggaran insentif nakes di Dinas Kesehatan.

“Sedangkan untuk nakes puskesmas dianggarkan dari honor panitia Covid-19,” katanya.

Gus Muhdlor panggilannya itu menerangkan, anggaran untuk insentif nakes selama ini dari pemerintah pusat yang dilewatkan RSUD dengan anggaran Rp 32 miliar. Pemkab mendapat masukan dari DPRD agar bisa dikembangkan untuk para nakes yang ada di puskesmas.

“Tetapi harus dilihat juga kekuatan anggarannya. Ada atau tidak,” imbuhnya.

Alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu menambahkan, penyaluran insentif untuk nakes juga harus menghitung kapasitas anggaran yang ada. Kemudian juga perlu disesuaikan dengan fungsi masing-masing.

Diberitakan sebelumnya, Komisi D DPRD Sidoarjo sudah berupaya mendorong adanya anggaran insentif khusus nakes yang bekerja di puskesmas atau pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Alasanya, mereka juga menjadi ujung tombak penanggulangan pandemi Covid-19.  Bahkan mereka terlibat menjadi tenaga vaksinasi. Selama ini, insentif untuk nakes hanya mengalir kepada nakes yang bekerja di RSUD atau RS Rujukan. DPRD berharap nakes di tingkat pertama itu juga bisa mendapat hak insentif. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/