alexametrics
27 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Wabup: Pelaksanaan Pilkades Harus Mengakomodir Keinginan Warga

SIDOARJO – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan kedua perda nomor 8 tahun 2015 tentang pilkades dilanjutkan. Rabu (24/11) lalu Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam penyampaian jawaban tersebut, Subandi menegaskan bahwa pemilihan kepala desa (pilkades) bertujuan untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Sehingga dapat membangun desa dengan maksimal.

Karakter kepemimpinan yang berkualitas bergantung pada keinginan warganya. Untuk itu dalam pelaksanaan pilkades tentu harus mengakomodir keinginan warga. Salah satunya mengenai syarat yang dicantumkan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa.

Dalam perubahan perda nomor 8 tahun 2015, syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat 1 huruf j dihapus. Isinya mengenai larangan bagi yang pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan makar untuk ikut mendaftar.

“Kami mendengar aspirasi masyarakat dan mengakomodirnya, sehingga syarat tersebut dihapus,” katanya.

Menurut dia, penghapusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang pilkades. Sehingga tidak ada aturan yang ditabrak.

Ke depan, untuk menuntaskan raperda tersebut, baik pansus dan pemkab akan melakukan audiensi. “Kami akan undang paguyuban kepala desa untuk membahas mengenai persyaratan lainnya,” imbuhnya. (nis/vga)

SIDOARJO – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan kedua perda nomor 8 tahun 2015 tentang pilkades dilanjutkan. Rabu (24/11) lalu Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam penyampaian jawaban tersebut, Subandi menegaskan bahwa pemilihan kepala desa (pilkades) bertujuan untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Sehingga dapat membangun desa dengan maksimal.

Karakter kepemimpinan yang berkualitas bergantung pada keinginan warganya. Untuk itu dalam pelaksanaan pilkades tentu harus mengakomodir keinginan warga. Salah satunya mengenai syarat yang dicantumkan untuk mendaftar sebagai bakal calon kepala desa.

Dalam perubahan perda nomor 8 tahun 2015, syarat yang tercantum dalam pasal 22 ayat 1 huruf j dihapus. Isinya mengenai larangan bagi yang pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan makar untuk ikut mendaftar.

“Kami mendengar aspirasi masyarakat dan mengakomodirnya, sehingga syarat tersebut dihapus,” katanya.

Menurut dia, penghapusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang pilkades. Sehingga tidak ada aturan yang ditabrak.

Ke depan, untuk menuntaskan raperda tersebut, baik pansus dan pemkab akan melakukan audiensi. “Kami akan undang paguyuban kepala desa untuk membahas mengenai persyaratan lainnya,” imbuhnya. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/