alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Sah, Perjanjian Kerja Sama Parkir Akhirnya Ditandatangani

SIDOARJO – Proses panjang harus dilalui Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) Sidoarjo untuk merealisasikan pengelolaan parkir yang lebih baik. Kemarin (25/4) proses yang paling ditunggu yakni penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) parkir akhirnya diteken antara Dinas Perhubungan Sidoarjo dan PT ISS KSO.

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor  mengatakan, PKS pengelolaan parkir yang dilakukan di bulan Ramadan jadi berkah tersendiri bagi Sidoarjo.

“Ini salah satu awal titik balik parkir yang lebih menguntungkan bagi Sidoarjo,” katanya.

Muhdlor berpesan pada pemenang kerjasama parkir ketika payung kerjasama ini sudah ditandatangani, maka proses peralihan pengelolaan parkir di lapangan harus mengedepankan sisi humanis.

Selain itu juga, Muhdlor mengingatkan untuk penyelenggaraan parkir juga tetap mengacu pada Perda Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

“Saya yakin proses penertiban ini cukup panjang. Maka harus ada sisi humanis, tetap memberdayakan 200 juru parkir yang ada. Apalagi selama ini jadi ladang penghidupan bagi mereka (jukir),” imbuhnya.

Selain itu Bupati Muhdlor juga mendorong pelaksanaan digitalisasi parkir. Terutama di kantong parkir seperti GOR Sidoarjo sudah siap menjadi pilot project digitalisasi perparkiran.

Sementara itu Asisten 1 Sekretariat Daerah Sidoarjo M. Ainur Rahman menambahkan, PKS kemarin dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan izin.

Ia mengatakan dalam hitungan 30 hari kerja setelah PKS diteken, atau 17 Juni pengelolaan parkir sudah dilakukan pihak ketiga.

Kemudian jaminan pelaksanaan sebesar Rp 1,6 miliar sudah disiapkan dua hari sebelum PKS diteken. Dengan termin pelunasan maksimal 7 hari setelah 17 Juni atau 24 Juni, PT ISS KSO harus melunasi sesuai perjanjian awal Rp 32,09 miliar.

Dalam masa peralihan itu, untuk gaji juru parkir, pemkab akan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 1 miliar untuk dua bulan, yakni April dan Mei.

Dalam izin yang dikeluarkan itu, Ainur menyebut BPK juga menyarankan pengelolaan parkir menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah naungan UPT Parkir Dinas Perhubungan. “Target kita tahun depan sudah BLUD,” imbuhnya.

Sedangkan terkait digitalisasi parkir PT ISS KSO menyanggupi dalam tiga bulan setelah mereka mengelola parkir, digitalisasi bisa diterapkan. (rpp/vga)

SIDOARJO – Proses panjang harus dilalui Tim Koordinasi Kerja sama Daerah (TKKSD) Sidoarjo untuk merealisasikan pengelolaan parkir yang lebih baik. Kemarin (25/4) proses yang paling ditunggu yakni penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) parkir akhirnya diteken antara Dinas Perhubungan Sidoarjo dan PT ISS KSO.

Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor  mengatakan, PKS pengelolaan parkir yang dilakukan di bulan Ramadan jadi berkah tersendiri bagi Sidoarjo.

“Ini salah satu awal titik balik parkir yang lebih menguntungkan bagi Sidoarjo,” katanya.

Muhdlor berpesan pada pemenang kerjasama parkir ketika payung kerjasama ini sudah ditandatangani, maka proses peralihan pengelolaan parkir di lapangan harus mengedepankan sisi humanis.

Selain itu juga, Muhdlor mengingatkan untuk penyelenggaraan parkir juga tetap mengacu pada Perda Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

“Saya yakin proses penertiban ini cukup panjang. Maka harus ada sisi humanis, tetap memberdayakan 200 juru parkir yang ada. Apalagi selama ini jadi ladang penghidupan bagi mereka (jukir),” imbuhnya.

Selain itu Bupati Muhdlor juga mendorong pelaksanaan digitalisasi parkir. Terutama di kantong parkir seperti GOR Sidoarjo sudah siap menjadi pilot project digitalisasi perparkiran.

Sementara itu Asisten 1 Sekretariat Daerah Sidoarjo M. Ainur Rahman menambahkan, PKS kemarin dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan izin.

Ia mengatakan dalam hitungan 30 hari kerja setelah PKS diteken, atau 17 Juni pengelolaan parkir sudah dilakukan pihak ketiga.

Kemudian jaminan pelaksanaan sebesar Rp 1,6 miliar sudah disiapkan dua hari sebelum PKS diteken. Dengan termin pelunasan maksimal 7 hari setelah 17 Juni atau 24 Juni, PT ISS KSO harus melunasi sesuai perjanjian awal Rp 32,09 miliar.

Dalam masa peralihan itu, untuk gaji juru parkir, pemkab akan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 1 miliar untuk dua bulan, yakni April dan Mei.

Dalam izin yang dikeluarkan itu, Ainur menyebut BPK juga menyarankan pengelolaan parkir menerapkan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah naungan UPT Parkir Dinas Perhubungan. “Target kita tahun depan sudah BLUD,” imbuhnya.

Sedangkan terkait digitalisasi parkir PT ISS KSO menyanggupi dalam tiga bulan setelah mereka mengelola parkir, digitalisasi bisa diterapkan. (rpp/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/