alexametrics
31 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Komisi A: Banyak Kades Takut Jalankan Program PTSL

SIDOARJO – Merebaknya kasus pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat sejumlah kepala desa ketar-ketir. Pasalnya ada beberapa kades yang terjerat kasus hukum akibat pungli tersebut. Melihat kondisi tersebut, Komisi A DPRD Sidoarjo meminta kades jangan panik.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, ada sebagian kades yang bahkan enggan menjalankan program tersebut. Menurut dia hal itu wajar. Melihat banyak yang terjerat kasus hukum. Namun tidak bisa dibiarkan. Sebab program PTSL sangat membantu masyarakat.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Wawan tersebut meminta kades dan perangkatnya menghilangkan kebiasaan lama. Yakni memberikan imbalan berupa uang saat memberikan layanan apapun. Konsep tersebut harus diterapkan di semua lini pemerintahan desa.

“Sebab ada kades yang jujur tapi ada oknum lain yang memanfaatkan celah,” katanya.

Kejujuran menjadi kunci utama. Program PTSL tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat. Maka harus ditanamkan bahwa kades dan perangkat harus mempermudah. Jangan justru mempersulit yang bisa membuat masyarakat berpikir bahwa pemberian imbalan bisa mempermudah prosesnya.

Dia berharap, masyarakat tidak berpikir buruk. Misalnya, seandainya tidak ada biaya tambahan sama sekali di luar yang diatur oleh negara, kerjanya menjadi lambat. Tidak hanya untuk PTSL, tapi pelayanan lain seperti pengurusan ahli waris, administrasi, dan lainnya. “Jika tidak mendapat fee, kerjanya juga akan berpengaruh,” imbuhnya.

Gus Wawan memberikan saran kepada kepala desa yang masih enggan menjalankan program PTSL karena takut terjangkit pungli. Dirinya meminta kepada dinas terkait untuk membuatkan perpub atau aturan baru memberikan insentif dan homorarium.

“Paling penting itu jika mau terhindar jangan pernah menerima gratifikasi,” tegasnya.

Dia meminta kades tidak usah takut. Serahkan saja kepada yang bersangkutan. Bila perlu ada bimbingan. Artinya kepala desa, atau perangkat desa hanya menjalankan sesuai tupoksinya. Jalankan tugas yang aman. Kalau ada konteks tanggung jawab di luar hal itu, biar yang menyelesaikan pemilik tanah saja. (nis/vga)

SIDOARJO – Merebaknya kasus pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membuat sejumlah kepala desa ketar-ketir. Pasalnya ada beberapa kades yang terjerat kasus hukum akibat pungli tersebut. Melihat kondisi tersebut, Komisi A DPRD Sidoarjo meminta kades jangan panik.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan, ada sebagian kades yang bahkan enggan menjalankan program tersebut. Menurut dia hal itu wajar. Melihat banyak yang terjerat kasus hukum. Namun tidak bisa dibiarkan. Sebab program PTSL sangat membantu masyarakat.

Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Wawan tersebut meminta kades dan perangkatnya menghilangkan kebiasaan lama. Yakni memberikan imbalan berupa uang saat memberikan layanan apapun. Konsep tersebut harus diterapkan di semua lini pemerintahan desa.

“Sebab ada kades yang jujur tapi ada oknum lain yang memanfaatkan celah,” katanya.

Kejujuran menjadi kunci utama. Program PTSL tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat. Maka harus ditanamkan bahwa kades dan perangkat harus mempermudah. Jangan justru mempersulit yang bisa membuat masyarakat berpikir bahwa pemberian imbalan bisa mempermudah prosesnya.

Dia berharap, masyarakat tidak berpikir buruk. Misalnya, seandainya tidak ada biaya tambahan sama sekali di luar yang diatur oleh negara, kerjanya menjadi lambat. Tidak hanya untuk PTSL, tapi pelayanan lain seperti pengurusan ahli waris, administrasi, dan lainnya. “Jika tidak mendapat fee, kerjanya juga akan berpengaruh,” imbuhnya.

Gus Wawan memberikan saran kepada kepala desa yang masih enggan menjalankan program PTSL karena takut terjangkit pungli. Dirinya meminta kepada dinas terkait untuk membuatkan perpub atau aturan baru memberikan insentif dan homorarium.

“Paling penting itu jika mau terhindar jangan pernah menerima gratifikasi,” tegasnya.

Dia meminta kades tidak usah takut. Serahkan saja kepada yang bersangkutan. Bila perlu ada bimbingan. Artinya kepala desa, atau perangkat desa hanya menjalankan sesuai tupoksinya. Jalankan tugas yang aman. Kalau ada konteks tanggung jawab di luar hal itu, biar yang menyelesaikan pemilik tanah saja. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/