alexametrics
29 C
Sidoarjo
Friday, 20 May 2022

BHS Dorong GTT di Sidoarjo Bisa Diangkat Menjadi Guru Tetap

SIDOARJO – Menjelang peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2021, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggelar silaturahmi dengan guru honorer aktif dan pensiunan guru senior di Sidoarjo. Kegiatan dilaksanakan di Media Center BHS Jalan Diponegoro No 143, Sidoarjo.

Dalam pertemuan itu, para guru honorer berkeluh kesah dan menyampaikan beragam aspirasinya. Mulai dari persoalan kesejahteraan guru hingga nasib guru honorer yang tidak jelas kapan pengangkatannya.

Termasuk persoalan mengenai sertifikasi maupun kompetensi guru yang selama ini dikeluhkan para guru senior yang sudah bekerja diatas 15-25 tahun. Seperti yang disampaikan Bu Ely, salah satu guru PAUD dan TK yang sudah bekerja menjadi guru selama 15 tahun.

“Untuk mengurus sertifikasi ini aturannya berubah ubah. Kami yang sudah mengajar lebih dari 15 tahun persyaratannya tetap harus S1 PAUD dan harus kuliah lagi. Padahal biaya kuliah mahal tidak sebanding dengan intensif sertifikasi,” kata Ely.

Untuk intensif guru yang sudah sertifikasi nilainya sekitar Rp 4,5 juta diberikan enam bulan sekali dan yang belum bersertifikasi perbulannya diberikan sekitar separuhnya.
Hal senada disampaikan Bu Lusi, yang sudah 25 tahun mengajar di salah satu PG TK di Sidoarjo. Persyaratan ijazah yang harus linier juga membebani para guru.

“Usulan kami agar ada kebijakan mengajar diatas 15 tahun ada kelunakan ikut jenjang sertifikasi. Karena selama ini diharuskan berijazah S1 Paud, meski saya sudah berijazah S1 Ekonomi,” ujarnya.

Sedangkan guru Abdul Latief menyampaikan aspirasi kesejahteraan guru yang masih pendapatan minim dan ada yang dibayar Rp 800 ribu perbulan. Hal ini berbeda jika para guru honorer sudah diangkat maka kesejahteraannya bisa lebih baik. Termasuk para akan mendaptakan pensiunan yang layak.

ASPIRASI GURU: BHS foto bersama dengan para guru seusai bersilaturahmi di Media Center BHS Jalan Diponegoro No 143, Sidoarjo.

Mendapati keluhan itu, BHS yang juga anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini mengatakan aspirasi yang disampaikan semuanya akan diserap dan menjadi fokus perjuangan Partai Gerindra. Dan ditegaskan program usulan Gerindra untuk honorer tidak tes untuk diangkat menjadi guru tetap dan pengangkatan guru honorer tidak perlu dipersulit.

“Terutama yang berhubungan dengan sertifikasi akan segera kita perjuangkan. Nasib guru tidak tetap atau honorer juga harus segera menjadi guru tetap,” kata BHS.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menegaskan Sidoarjo perlu mencontoh Pemkab Jember. Dimana para GTT sebanyak 2.987 langsung diangkat menjadi guru tetap yang konsekuensi akan ada kenaikan gaji para guru.

“Pemkab Jember sudah berhasil memberikan kesejahteraan kepada para guru honorer. Perlu saya tambahkan bahwa seluruh tenaga pendidik atau guru negara lain di dunia menempati gaji tertinggi setelah kepolisian dan TNI,” pungkasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengusulkan agar para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahu tidak perlu menjalani tes. Gerindra mengusulkan pengangkatan 1 juta guru honore tidak perlu tes. (rud/vga)

SIDOARJO – Menjelang peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2021, Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggelar silaturahmi dengan guru honorer aktif dan pensiunan guru senior di Sidoarjo. Kegiatan dilaksanakan di Media Center BHS Jalan Diponegoro No 143, Sidoarjo.

Dalam pertemuan itu, para guru honorer berkeluh kesah dan menyampaikan beragam aspirasinya. Mulai dari persoalan kesejahteraan guru hingga nasib guru honorer yang tidak jelas kapan pengangkatannya.

Termasuk persoalan mengenai sertifikasi maupun kompetensi guru yang selama ini dikeluhkan para guru senior yang sudah bekerja diatas 15-25 tahun. Seperti yang disampaikan Bu Ely, salah satu guru PAUD dan TK yang sudah bekerja menjadi guru selama 15 tahun.

“Untuk mengurus sertifikasi ini aturannya berubah ubah. Kami yang sudah mengajar lebih dari 15 tahun persyaratannya tetap harus S1 PAUD dan harus kuliah lagi. Padahal biaya kuliah mahal tidak sebanding dengan intensif sertifikasi,” kata Ely.

Untuk intensif guru yang sudah sertifikasi nilainya sekitar Rp 4,5 juta diberikan enam bulan sekali dan yang belum bersertifikasi perbulannya diberikan sekitar separuhnya.
Hal senada disampaikan Bu Lusi, yang sudah 25 tahun mengajar di salah satu PG TK di Sidoarjo. Persyaratan ijazah yang harus linier juga membebani para guru.

“Usulan kami agar ada kebijakan mengajar diatas 15 tahun ada kelunakan ikut jenjang sertifikasi. Karena selama ini diharuskan berijazah S1 Paud, meski saya sudah berijazah S1 Ekonomi,” ujarnya.

Sedangkan guru Abdul Latief menyampaikan aspirasi kesejahteraan guru yang masih pendapatan minim dan ada yang dibayar Rp 800 ribu perbulan. Hal ini berbeda jika para guru honorer sudah diangkat maka kesejahteraannya bisa lebih baik. Termasuk para akan mendaptakan pensiunan yang layak.

ASPIRASI GURU: BHS foto bersama dengan para guru seusai bersilaturahmi di Media Center BHS Jalan Diponegoro No 143, Sidoarjo.

Mendapati keluhan itu, BHS yang juga anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini mengatakan aspirasi yang disampaikan semuanya akan diserap dan menjadi fokus perjuangan Partai Gerindra. Dan ditegaskan program usulan Gerindra untuk honorer tidak tes untuk diangkat menjadi guru tetap dan pengangkatan guru honorer tidak perlu dipersulit.

“Terutama yang berhubungan dengan sertifikasi akan segera kita perjuangkan. Nasib guru tidak tetap atau honorer juga harus segera menjadi guru tetap,” kata BHS.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini menegaskan Sidoarjo perlu mencontoh Pemkab Jember. Dimana para GTT sebanyak 2.987 langsung diangkat menjadi guru tetap yang konsekuensi akan ada kenaikan gaji para guru.

“Pemkab Jember sudah berhasil memberikan kesejahteraan kepada para guru honorer. Perlu saya tambahkan bahwa seluruh tenaga pendidik atau guru negara lain di dunia menempati gaji tertinggi setelah kepolisian dan TNI,” pungkasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra mengusulkan agar para guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahu tidak perlu menjalani tes. Gerindra mengusulkan pengangkatan 1 juta guru honore tidak perlu tes. (rud/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/