alexametrics
30 C
Sidoarjo
Monday, 16 May 2022

Denda Pelanggaran Prokes Capai Rp 2,5 Miliar

SIDOARJO – Operasi yustisi bagi warga yang tidak tertib protokol kesehatan (prokes) dilakukan selama pandemi Covid-19. Tidak sedikit masyarakat yang ditilang. Dendanya pun juga telah masuk ke kas daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jaka Suma Aji mengatakan, jika didata, penerapan denda untuk pelanggar prokes itu sudah berlangsung sejak 2020 lalu.

“Tahun 2020 itu masuk kas sampai Rp 483 juta,” katanya, Senin (23/8).

Dia menambahkan, denda bagi pelanggar prokes juga terus berlangsung sampai sekarang. Jika ditotal, penerimaan denda pelanggaran prokes mulai tahun 2020 sampai 20 Agustus 2021, jumlahnya Rp 2,558 miliar.

Kepala BPKAD Sidoarjo Noer Rachmawati menegaskan, uang hasil denda itu juga tidak sembarangan digunakan. Uang tersebut juga masuk sebagai kas daerah sebagai pendapatan daerah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Deny Haryanto mengungkapkan, denda dari operasi yustisi memang bisa masuk menjadi pendapatan asli daerah. Yakni untuk pendapatan lain-lain yang sah.

Namun demikian, lanjut Deny, Banggar DPRD juga tidak mentarget denda operasi yustisi menjadi salah satu bentuk pendapatan daerah yang potensial.

“Kasihan warga kalau ditarget jadi Pendapatan Asli Daerah. Harapan kami malah nol,” kata politisi PKS itu.

Pelaksanaan operasi yustisi biasanya digelar gabungan oleh sejumlah aparat. Mulai Polri, TNI hingga Satpol PP.

Sasarannya juga beragam. Dari pengendara yang tidak bermasker yang melintas di jalan ataupun operasi yustisi yang menyasar ke warung kopi, tempat makan, dan pusat kerumunan masyarakat lain.

Biasanya, petugas juga akan memberi sanksi denda kepada pemilik warung atau tempat makan yang membiarkan masyarakat berkerumun di tempatnya. (son/vga)

SIDOARJO – Operasi yustisi bagi warga yang tidak tertib protokol kesehatan (prokes) dilakukan selama pandemi Covid-19. Tidak sedikit masyarakat yang ditilang. Dendanya pun juga telah masuk ke kas daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jaka Suma Aji mengatakan, jika didata, penerapan denda untuk pelanggar prokes itu sudah berlangsung sejak 2020 lalu.

“Tahun 2020 itu masuk kas sampai Rp 483 juta,” katanya, Senin (23/8).

Dia menambahkan, denda bagi pelanggar prokes juga terus berlangsung sampai sekarang. Jika ditotal, penerimaan denda pelanggaran prokes mulai tahun 2020 sampai 20 Agustus 2021, jumlahnya Rp 2,558 miliar.

Kepala BPKAD Sidoarjo Noer Rachmawati menegaskan, uang hasil denda itu juga tidak sembarangan digunakan. Uang tersebut juga masuk sebagai kas daerah sebagai pendapatan daerah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo, Deny Haryanto mengungkapkan, denda dari operasi yustisi memang bisa masuk menjadi pendapatan asli daerah. Yakni untuk pendapatan lain-lain yang sah.

Namun demikian, lanjut Deny, Banggar DPRD juga tidak mentarget denda operasi yustisi menjadi salah satu bentuk pendapatan daerah yang potensial.

“Kasihan warga kalau ditarget jadi Pendapatan Asli Daerah. Harapan kami malah nol,” kata politisi PKS itu.

Pelaksanaan operasi yustisi biasanya digelar gabungan oleh sejumlah aparat. Mulai Polri, TNI hingga Satpol PP.

Sasarannya juga beragam. Dari pengendara yang tidak bermasker yang melintas di jalan ataupun operasi yustisi yang menyasar ke warung kopi, tempat makan, dan pusat kerumunan masyarakat lain.

Biasanya, petugas juga akan memberi sanksi denda kepada pemilik warung atau tempat makan yang membiarkan masyarakat berkerumun di tempatnya. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/