alexametrics
27 C
Sidoarjo
Wednesday, 17 August 2022

Krisis Pejabat Definitif, Komisi A DPRD Sidoarjo Desak Segera Ada Pengisian

SIDOARJO – Kekosongan kursi pimpinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga saat ini belum juga terisi. Khawatir pelaksanaan pemerintahan tidak maksimal, Komisi A DPRD mendesak agar kekosongan tersebut segera diisi.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengatakan, sampai saat ini kursi pimpinan yang kosong itu masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Yakni asisten 2, Dinas PUBMSDA, BKD, Kominfo, Dinsos, BPKAD, DPMPTSP, dan Sekwan. Sedangkan di jajaran kecamatan, Buduran dan Prambon juga kosong.

Menurut politikus PKB tersebut, kekosongan yang sudah terlalu lama ini dikhawatirkan dapat mengganggu kerja pemerintahan. Apalagi seleksi untuk mengisi sejumlah kekosongan sudah dilakukan. ”Tinggal tahap akhir saja,” ujarnya.

Adanya krisis pejabat definitif tersebut juga dikhawatirkan membuat serapan anggaran tidak maksimal. Sebab Plt tidak memiliki kewenangan seperti kepala dinas. ”Kami harap segera diisi agar pemerintahan berjalan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu Plt Kepala BKD Sidoarjo Imam Mukri mengatakan, pada dasarnya pihaknya menginginkan pengisian jabatan yang kosong untuk segera diisi. Namun saat ini masih dalam proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai kerja yang terdiri dari Sekda, inspektorat dan BKD.

”Semakin cepat semakin bagus, namun kualitasnya juga harus dipastikan,” pungkasnya. (nis/vga)

SIDOARJO – Kekosongan kursi pimpinan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga saat ini belum juga terisi. Khawatir pelaksanaan pemerintahan tidak maksimal, Komisi A DPRD mendesak agar kekosongan tersebut segera diisi.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengatakan, sampai saat ini kursi pimpinan yang kosong itu masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Yakni asisten 2, Dinas PUBMSDA, BKD, Kominfo, Dinsos, BPKAD, DPMPTSP, dan Sekwan. Sedangkan di jajaran kecamatan, Buduran dan Prambon juga kosong.

Menurut politikus PKB tersebut, kekosongan yang sudah terlalu lama ini dikhawatirkan dapat mengganggu kerja pemerintahan. Apalagi seleksi untuk mengisi sejumlah kekosongan sudah dilakukan. ”Tinggal tahap akhir saja,” ujarnya.

Adanya krisis pejabat definitif tersebut juga dikhawatirkan membuat serapan anggaran tidak maksimal. Sebab Plt tidak memiliki kewenangan seperti kepala dinas. ”Kami harap segera diisi agar pemerintahan berjalan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu Plt Kepala BKD Sidoarjo Imam Mukri mengatakan, pada dasarnya pihaknya menginginkan pengisian jabatan yang kosong untuk segera diisi. Namun saat ini masih dalam proses penilaian yang dilakukan oleh tim penilai kerja yang terdiri dari Sekda, inspektorat dan BKD.

”Semakin cepat semakin bagus, namun kualitasnya juga harus dipastikan,” pungkasnya. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/