alexametrics
28 C
Sidoarjo
Friday, 27 May 2022

Serapan Anggaran Rendah, Dinas Pekerjaan Umum Akan Dievaluasi

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin akan mengevaluasi khusus terkait progres pengerjaan frontage road (FR) yang digarap Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo. Masalah pembebasan lahan harus dicarikan solusi agar pengerjaan FR segera beres.

Kemarin (22/7), Nur Ahmad Syaifuddin menghadiri rapat paripurna membahas tanggapan Pemkab Sidoarjo pasca pandangan fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rendahnya serapan anggaran pada Dinas PUBMSDA. Yakni hanya 56 persen.

Cak Nur–sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin–mengungkapkan, salah satu penyebab tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) adalah sejumlah proyek yang mandek. Di antaranya pembangunan FR. “Terhambatnya proses pembebasan lahan karena nilai apraisal. Ada tumpang tindih lahan masyarakat dengan lahan milik PT KAI,” katanya.

Cak Nur menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga bakal mengambil langkah tegas. Dinas PUBMSDA akan dievaluasi khusus karena banyak target yang tidak terealisasi. Menurutnya, pembangunan FR tidak dapat ditunda. Karena termasuk infrastruktur yang dibutuhkan publik.

Ia berpendapat jika lahan-lahan yang sudah dibebaskan dapat dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Tanpa harus menunggu lahan lain yang belum tuntas. “Biar jika lahan sudah bebas tidak lama pengerjaannya,” ucapnya. FR sepanjang 9,2 kilometer itu diharapkan menjadi solusi kemacetan di jalan arah Waru hingga Buduran. (son/vga/opi)

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin akan mengevaluasi khusus terkait progres pengerjaan frontage road (FR) yang digarap Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo. Masalah pembebasan lahan harus dicarikan solusi agar pengerjaan FR segera beres.

Kemarin (22/7), Nur Ahmad Syaifuddin menghadiri rapat paripurna membahas tanggapan Pemkab Sidoarjo pasca pandangan fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019. Salah satu yang menjadi sorotan adalah rendahnya serapan anggaran pada Dinas PUBMSDA. Yakni hanya 56 persen.

Cak Nur–sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin–mengungkapkan, salah satu penyebab tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) adalah sejumlah proyek yang mandek. Di antaranya pembangunan FR. “Terhambatnya proses pembebasan lahan karena nilai apraisal. Ada tumpang tindih lahan masyarakat dengan lahan milik PT KAI,” katanya.

Cak Nur menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga bakal mengambil langkah tegas. Dinas PUBMSDA akan dievaluasi khusus karena banyak target yang tidak terealisasi. Menurutnya, pembangunan FR tidak dapat ditunda. Karena termasuk infrastruktur yang dibutuhkan publik.

Ia berpendapat jika lahan-lahan yang sudah dibebaskan dapat dilakukan pembangunan terlebih dahulu. Tanpa harus menunggu lahan lain yang belum tuntas. “Biar jika lahan sudah bebas tidak lama pengerjaannya,” ucapnya. FR sepanjang 9,2 kilometer itu diharapkan menjadi solusi kemacetan di jalan arah Waru hingga Buduran. (son/vga/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/