alexametrics
28 C
Sidoarjo
Friday, 27 May 2022

Aset Kelurahan Korban Lumpur Akan Ditata Ulang

SIDOARJO – Rencana penggabungan sejumlah kelurahan terdampak lumpur Lapindo tentu menyisakan sejumlah aset yang tertinggal. Nantinya, aset kelurahan itu juga tidak diganti rugi, tetapi akan lebih ditata ulang.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Heri Soesanto mengungkapkan, aset kelurahan adalah aset Kabupaten Sidoarjo sehingga tercatat aset daerah. Dengan demikian, tidak perlu ada ganti rugi aset. “Untuk luar peta terdampak tidak diganti rugi karena biaya dari pemerintah antar pemerintah tidak ada ganti rugi,” terangnya Selasa (22/6).

Heri menerangkan, sementara untuk aset-aset yang tenggelam atau terdampak lumpur Lapindo itu masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).

Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Vira Murti Krida Laksmi menambahkan, sisa aset kelurahan yang akan digabung nantinya juga tidak hilang. “Hanya nanti administrasi kepengurusannya berpindah ke kelurahan baru,” sambungnya.

Sementara soal aset desa terdampak lumpur, Fira juga menguraikan, kalaupun ada aset desa yang terdampak dan belum terganti, mekanisme pembayaran dan ganti rugi itu sudah diatur. Yakni menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui PPLS. Tentunya bukan masuk ranah pemerintah daerah.

Bisa jadi kalau masih ada secara administratif belum terganti, oleh pemerintah pusat, hal itu pasti sudah masuk dalam perencanaan penggantian oleh PPLS. “Sementara soal penggabungan kelurahan itu, kami hanya menata adminsitrasi wilayahnya saja, karena wilayah yang digabung sudah lumpuh,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu pula, Heri mengungkapkan jika permasalahan penggabungan kelurahan ini juga beda dengan kasus ganti rugi tanah warga renokenongo yang menjadi korban lumpur. Hal itu juga masih berproses di BPN Sidoarjo.

Fira juga menambahkan, lamanya proses kasus korban lumpur warga Renokenongo itu bisa jadi karena BPN lebih menjalankan unsur kehati hatian. “Warga secara dejure harusnya sudah terbayar seluruhnya tahun 2015,” imbuhnya.

Kalaupun ada yang merasa memiliki aset ataupun tanah yang belum terbayar, juga disilahkan mengajukan permohonan pembayaran ke PPLS. Tentunya dengan syarat lengkap dan akan di verifikasi oleh tim. Yang salah satunya juga ada tim dari BPN. (son/opi)

 

SIDOARJO – Rencana penggabungan sejumlah kelurahan terdampak lumpur Lapindo tentu menyisakan sejumlah aset yang tertinggal. Nantinya, aset kelurahan itu juga tidak diganti rugi, tetapi akan lebih ditata ulang.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sidoarjo Heri Soesanto mengungkapkan, aset kelurahan adalah aset Kabupaten Sidoarjo sehingga tercatat aset daerah. Dengan demikian, tidak perlu ada ganti rugi aset. “Untuk luar peta terdampak tidak diganti rugi karena biaya dari pemerintah antar pemerintah tidak ada ganti rugi,” terangnya Selasa (22/6).

Heri menerangkan, sementara untuk aset-aset yang tenggelam atau terdampak lumpur Lapindo itu masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).

Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Vira Murti Krida Laksmi menambahkan, sisa aset kelurahan yang akan digabung nantinya juga tidak hilang. “Hanya nanti administrasi kepengurusannya berpindah ke kelurahan baru,” sambungnya.

Sementara soal aset desa terdampak lumpur, Fira juga menguraikan, kalaupun ada aset desa yang terdampak dan belum terganti, mekanisme pembayaran dan ganti rugi itu sudah diatur. Yakni menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui PPLS. Tentunya bukan masuk ranah pemerintah daerah.

Bisa jadi kalau masih ada secara administratif belum terganti, oleh pemerintah pusat, hal itu pasti sudah masuk dalam perencanaan penggantian oleh PPLS. “Sementara soal penggabungan kelurahan itu, kami hanya menata adminsitrasi wilayahnya saja, karena wilayah yang digabung sudah lumpuh,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu pula, Heri mengungkapkan jika permasalahan penggabungan kelurahan ini juga beda dengan kasus ganti rugi tanah warga renokenongo yang menjadi korban lumpur. Hal itu juga masih berproses di BPN Sidoarjo.

Fira juga menambahkan, lamanya proses kasus korban lumpur warga Renokenongo itu bisa jadi karena BPN lebih menjalankan unsur kehati hatian. “Warga secara dejure harusnya sudah terbayar seluruhnya tahun 2015,” imbuhnya.

Kalaupun ada yang merasa memiliki aset ataupun tanah yang belum terbayar, juga disilahkan mengajukan permohonan pembayaran ke PPLS. Tentunya dengan syarat lengkap dan akan di verifikasi oleh tim. Yang salah satunya juga ada tim dari BPN. (son/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/