alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Komisi D Minta Agen BNI Kembalikan Hak KPM

SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo kembali menghadirkan perwakilan Bank BNI cabang Sidoarjo, Selasa (20/10). Hal itu dilakukan untuk membahas oknum agen penyalur beras bansos nakal.

Dalam pertemuan itu, Komisi D merekomendasikan agar agen nakal mengembalikan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga dipotong. Pihak lain juga hadir dalam pertemuan di gedung DPRD Sidoarjo itu.

Di antaranya Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir, Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Buduran Heriswan, perwakilan pendamping progam keluarga harapan (PKH), hingga perwakilan KPM.

Komisi D juga sempat membawa sejumlah sample beras. Hal itu untuk membandingkan kualitas beras bansos yang diterima para KPM. Permasalahan itu menjadi sorotan berdasarkan temuan sidak Komisi D beberapa waktu lalu.

Yakni, ada beras bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diterima KPM dari agen beratnya tidak sesuai takaran. Dari yang seharusnya 10 kilogram, yang diterima KPM hanya sekitar 8,3 kilogram.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengungkapkan, alasan dari penelusuran dinsos berat beras itu juga atas dasar kesepakatan antara pihak KPM dan agen. Dimana KPM memilih beras premium sehingga takaran beras yang diterima disesuaikan dengan harga beras premium. “Agar jelas apakah beras premium yang diterima KPM itu sesuai harganya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Buduran Heriswan juga diberi kesempatan untuk menilai kualitas beras yang diklaim premium tersebut. Menurut Heriswan, secara kasat mata memang dapat dikatakan premium. Namun kalau dari harga Rp 12,5 ribu dinilai kurang sesuai. “Harga pasarannya seharusnya Rp 10 ribu,” katanya.

Dhamroni menambahkan, dengan adanya fakta semacam itu maka menimbulkan kecurigaan jika ada agen yang berusaha mencari untung. Karena itulah, Dhamroni meminta pihak BNI untuk menertibkan agen-agen yang nakal. Termasuk mengembalikan hak para KPM yang diduga sudah dipotong oleh agen penyalur. “Harus dikembalikan haknya,” imbuh politisi PKB itu.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Aditya Nindyatman menambahkan, pihaknya berharap Dinsos bisa melakukan hal kongkrit dalam melakukan pengawasan. Utamanya tentang penyaluran bansos di Sidoarjo. “64 persen lebih KK (kepala keluarga) di Sidoarjo masuk penerima bansos, jadi harus diawasi dan disalurkan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Pimpinan BNI Sidoarjo Muhammad Muadzom memilih mengelak saat dikonfirmasi terkait penindakan agen nakal penyalur bansos yang dimaksus. “Nanti ada pers rilis,” ujarnya sambil berjalan meninggalkan ruang rapat.

Sementara itu, didalam rapat, Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Sidoarjo, Tio, sempat mengungkapkan jika bakal melakukan evaluasi. Pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para agen penyalur bansos. “Akan segera kami ambil tindakan tegas,” katanya. (son/nis)

SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo kembali menghadirkan perwakilan Bank BNI cabang Sidoarjo, Selasa (20/10). Hal itu dilakukan untuk membahas oknum agen penyalur beras bansos nakal.

Dalam pertemuan itu, Komisi D merekomendasikan agar agen nakal mengembalikan hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diduga dipotong. Pihak lain juga hadir dalam pertemuan di gedung DPRD Sidoarjo itu.

Di antaranya Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir, Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Buduran Heriswan, perwakilan pendamping progam keluarga harapan (PKH), hingga perwakilan KPM.

Komisi D juga sempat membawa sejumlah sample beras. Hal itu untuk membandingkan kualitas beras bansos yang diterima para KPM. Permasalahan itu menjadi sorotan berdasarkan temuan sidak Komisi D beberapa waktu lalu.

Yakni, ada beras bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diterima KPM dari agen beratnya tidak sesuai takaran. Dari yang seharusnya 10 kilogram, yang diterima KPM hanya sekitar 8,3 kilogram.

Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mengungkapkan, alasan dari penelusuran dinsos berat beras itu juga atas dasar kesepakatan antara pihak KPM dan agen. Dimana KPM memilih beras premium sehingga takaran beras yang diterima disesuaikan dengan harga beras premium. “Agar jelas apakah beras premium yang diterima KPM itu sesuai harganya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Bulog Kantor Cabang Surabaya Utara di Buduran Heriswan juga diberi kesempatan untuk menilai kualitas beras yang diklaim premium tersebut. Menurut Heriswan, secara kasat mata memang dapat dikatakan premium. Namun kalau dari harga Rp 12,5 ribu dinilai kurang sesuai. “Harga pasarannya seharusnya Rp 10 ribu,” katanya.

Dhamroni menambahkan, dengan adanya fakta semacam itu maka menimbulkan kecurigaan jika ada agen yang berusaha mencari untung. Karena itulah, Dhamroni meminta pihak BNI untuk menertibkan agen-agen yang nakal. Termasuk mengembalikan hak para KPM yang diduga sudah dipotong oleh agen penyalur. “Harus dikembalikan haknya,” imbuh politisi PKB itu.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Aditya Nindyatman menambahkan, pihaknya berharap Dinsos bisa melakukan hal kongkrit dalam melakukan pengawasan. Utamanya tentang penyaluran bansos di Sidoarjo. “64 persen lebih KK (kepala keluarga) di Sidoarjo masuk penerima bansos, jadi harus diawasi dan disalurkan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Pimpinan BNI Sidoarjo Muhammad Muadzom memilih mengelak saat dikonfirmasi terkait penindakan agen nakal penyalur bansos yang dimaksus. “Nanti ada pers rilis,” ujarnya sambil berjalan meninggalkan ruang rapat.

Sementara itu, didalam rapat, Pimpinan Bidang Pemasaran Bisnis BNI Sidoarjo, Tio, sempat mengungkapkan jika bakal melakukan evaluasi. Pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap para agen penyalur bansos. “Akan segera kami ambil tindakan tegas,” katanya. (son/nis)

Most Read

Berita Terbaru


/