SIDOARJO – Anggota DPRD Sidoarjo meminta Pemkab memiliki skema yang solutif. Hal itu menyikapi wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Secara ketentuan, PPKM darurat berakhir kemarin (20/7). Tetapi muncul wacana perpanjangan lantaran kasus Covid-19 masih belum terkendali sepenuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengungkapkan, di daerah memang harus mematuhi ketentuan dari pusat. Akan tetapi, pemkab masih bisa mengambil langkah strategis dengan kebijakan yang bersifat lokal.
Salah satu yang patut dipertimbangkan adalah keberlangsungan ekonomi rakyat. Terutama para pekerja di sektor non formal. “Sangat kasihan masyarakat nantinya. Terutama mereka yang memiliki sumber penghasilan dari sektor non formal seperti pedagang kaki lima (PKL),” katanya, kemarin (20/7).
Banyak masyarakat yang bertahan hidup mengandalkan penghasilan sebagai PKL. Contohnya adalah mereka yang biasa berjualan di kawasan GOR, Jalan Ponti, dan Gading Fajar. Selama PPKM darurat, para PKL itu tidak diperkenankan berjualan.
Bangun berharap, ada skema yang solutif dari pemkab untuk mengatasi permasalahan pandemi. Tujuannya adalah jangan sampai masyarakat bawah seperti PKL menjadi korban.
“Pemkab juga harus memikirkan adanya kebijakan lokal yang tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi kerakyatan,” urainya.
Saat ini pemkab melalui Dinas Sosial juga telah mulai menyalurkan bantuan sosial paket sembako kepada warga kurang mampu. Termasuk kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. (son/vga)
SIDOARJO – Anggota DPRD Sidoarjo meminta Pemkab memiliki skema yang solutif. Hal itu menyikapi wacana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Secara ketentuan, PPKM darurat berakhir kemarin (20/7). Tetapi muncul wacana perpanjangan lantaran kasus Covid-19 masih belum terkendali sepenuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengungkapkan, di daerah memang harus mematuhi ketentuan dari pusat. Akan tetapi, pemkab masih bisa mengambil langkah strategis dengan kebijakan yang bersifat lokal.
Salah satu yang patut dipertimbangkan adalah keberlangsungan ekonomi rakyat. Terutama para pekerja di sektor non formal. “Sangat kasihan masyarakat nantinya. Terutama mereka yang memiliki sumber penghasilan dari sektor non formal seperti pedagang kaki lima (PKL),” katanya, kemarin (20/7).
Banyak masyarakat yang bertahan hidup mengandalkan penghasilan sebagai PKL. Contohnya adalah mereka yang biasa berjualan di kawasan GOR, Jalan Ponti, dan Gading Fajar. Selama PPKM darurat, para PKL itu tidak diperkenankan berjualan.
Bangun berharap, ada skema yang solutif dari pemkab untuk mengatasi permasalahan pandemi. Tujuannya adalah jangan sampai masyarakat bawah seperti PKL menjadi korban.
“Pemkab juga harus memikirkan adanya kebijakan lokal yang tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi kerakyatan,” urainya.
Saat ini pemkab melalui Dinas Sosial juga telah mulai menyalurkan bantuan sosial paket sembako kepada warga kurang mampu. Termasuk kepada warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. (son/vga)
