alexametrics
29 C
Sidoarjo
Thursday, 19 May 2022

Vaksin Mandiri Perlu Regulasi Yang Jelas

SIDOARJO – Wacana tentang vaksinasi mandiri mendapat respons dari DPRD Sidoarjo. Wakil rakyat meminta ada regulasi yang jelas jika mekanisme vaksinasi itu diberlakukan.

Anggota DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengungkapkan, regulasi yang jelas itu juga bertujuan agar saat direalisasikan, tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan masyarakat umum dan para individu tertentu.

Menurut politikus PAN itu, pemerintah dalam mengkaji wacana vaksinasi mandiri juga harus serius. Agar tidak ada asumsi berbeda dari masyarakat. Jangan sampai dianggap sengaja dikomersilkan oleh negara. “Sehingga pernyataan dari pemerintah pusat mengenai prioritas utama vaksinasi bagi masyarakat umum ini tidak kontra produktif,” kata Bangun, Jumat (19/2).

Bangun menambahkan, jika vaksinasi mandiri ini dibolehkan, lalu sasarannya ialah perusahaan bisa melakukan vaksinasi kepada karyawannya, maka vaksin harus geratis. “Tujuannya agar target herd immunity tercapai,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bangun juga menguraikan, regulasi baik itu berupa perpres atau pun peraturan mentri kesehatan juga harus spesifik. Mulai dari urut-urutan vaksinasi hingga proses pengadaannya harus diatur dengan jelas.

Saat ini, program vaksinasi yang tengah gencar dilakukan memang diharapkan bisa berjalan efisien. Tujuanya agar cepat membawa Indonesia termasuk Sidoarjo bangkit dari pandemi Covid-19. Karena, disadari pandemi Covid -19 juga tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Melainkan sektor ekonomi juga ikut terimbas. (son/opi)

SIDOARJO – Wacana tentang vaksinasi mandiri mendapat respons dari DPRD Sidoarjo. Wakil rakyat meminta ada regulasi yang jelas jika mekanisme vaksinasi itu diberlakukan.

Anggota DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengungkapkan, regulasi yang jelas itu juga bertujuan agar saat direalisasikan, tidak terjadi tumpang tindih antara kepentingan masyarakat umum dan para individu tertentu.

Menurut politikus PAN itu, pemerintah dalam mengkaji wacana vaksinasi mandiri juga harus serius. Agar tidak ada asumsi berbeda dari masyarakat. Jangan sampai dianggap sengaja dikomersilkan oleh negara. “Sehingga pernyataan dari pemerintah pusat mengenai prioritas utama vaksinasi bagi masyarakat umum ini tidak kontra produktif,” kata Bangun, Jumat (19/2).

Bangun menambahkan, jika vaksinasi mandiri ini dibolehkan, lalu sasarannya ialah perusahaan bisa melakukan vaksinasi kepada karyawannya, maka vaksin harus geratis. “Tujuannya agar target herd immunity tercapai,” sambungnya.

Lebih lanjut, Bangun juga menguraikan, regulasi baik itu berupa perpres atau pun peraturan mentri kesehatan juga harus spesifik. Mulai dari urut-urutan vaksinasi hingga proses pengadaannya harus diatur dengan jelas.

Saat ini, program vaksinasi yang tengah gencar dilakukan memang diharapkan bisa berjalan efisien. Tujuanya agar cepat membawa Indonesia termasuk Sidoarjo bangkit dari pandemi Covid-19. Karena, disadari pandemi Covid -19 juga tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Melainkan sektor ekonomi juga ikut terimbas. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/