alexametrics
27 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Rawan Rusak, Arsip Dititipkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

SIDOARJO – Pengelolaan arsip di Sidoarjo masih belum teratur. Untuk itu, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Ridho Prasetyo mengatakan, untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan, pemkab perlu melakukan pengaturan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip. Baik dari sisi teknis operasional maupun manajerial.

“Dengan demikian ke depan diharapkan urusan kearsipan
dapat dilaksanakan secara sistemik,” katanya.

Selain itu, juga diperlukan adanya standar penyelenggaraan dan pengelolaan arsip. Tujuannya untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan dan menjamin keselamatan arsip.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengatakan, ada berbagai permasalahan yang ditemui di masyarakat tentang pengelolaan arsip. Untuk itu, dia mengajak masyarakat, pemerintah desa, perusahaan swasta, dan partai politik untuk menitipkan arsipnya di DPK.

Dalam waktu dekat, DPK juga akan membangun depo arsip. Sehingga keamanan arsip yang dititipkan bisa terjaga. “Selama ini banyak keluhan arsip hilang atau susah mencari arsip yang ditumpuk di gudang,” ujarnya.

Pemerintah desa disarankan untuk menitipkan arsipnya. Terutama untuk aset-aset milik desa. Seperti letter C. Biasanya bentuk fisiknya sudah tidak layak dan rawan hilang atau sobek. Belum lagi kemungkinan ada bagian yang kurang karena ada pergantian kepala desa.

Begitu juga dengan partai politik. Jika arsip ditumpuk di gudang, cara menemukannya sulit. Sebab tidak ada nomor registrasi dan tidak diatur sesuai tahun. Selain itu juga risiko kebakaran atau dimakan rayap.

Penitipan arsip nantinya akan ditempatkan di depo arsip. Pembangunannya akan dilakukan tahun depan. Gedung itu nantinya akan tahan api, tahan gempa, dan anti rayap. Sehingga aman untuk menyimpan arsip. (nis/vga)

SIDOARJO – Pengelolaan arsip di Sidoarjo masih belum teratur. Untuk itu, sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan arsip harus dilakukan secara sistematis.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Ridho Prasetyo mengatakan, untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan, pemkab perlu melakukan pengaturan penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip. Baik dari sisi teknis operasional maupun manajerial.

“Dengan demikian ke depan diharapkan urusan kearsipan
dapat dilaksanakan secara sistemik,” katanya.

Selain itu, juga diperlukan adanya standar penyelenggaraan dan pengelolaan arsip. Tujuannya untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan dan menjamin keselamatan arsip.

Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Warih Andono mengatakan, ada berbagai permasalahan yang ditemui di masyarakat tentang pengelolaan arsip. Untuk itu, dia mengajak masyarakat, pemerintah desa, perusahaan swasta, dan partai politik untuk menitipkan arsipnya di DPK.

Dalam waktu dekat, DPK juga akan membangun depo arsip. Sehingga keamanan arsip yang dititipkan bisa terjaga. “Selama ini banyak keluhan arsip hilang atau susah mencari arsip yang ditumpuk di gudang,” ujarnya.

Pemerintah desa disarankan untuk menitipkan arsipnya. Terutama untuk aset-aset milik desa. Seperti letter C. Biasanya bentuk fisiknya sudah tidak layak dan rawan hilang atau sobek. Belum lagi kemungkinan ada bagian yang kurang karena ada pergantian kepala desa.

Begitu juga dengan partai politik. Jika arsip ditumpuk di gudang, cara menemukannya sulit. Sebab tidak ada nomor registrasi dan tidak diatur sesuai tahun. Selain itu juga risiko kebakaran atau dimakan rayap.

Penitipan arsip nantinya akan ditempatkan di depo arsip. Pembangunannya akan dilakukan tahun depan. Gedung itu nantinya akan tahan api, tahan gempa, dan anti rayap. Sehingga aman untuk menyimpan arsip. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/