alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Raperda Pilkades, Penghapusan Syarat Mantan Napi Koruptor Sudah Tepat

SIDOARJO – Rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan kedua atas perda nomor 8 tahun 2015 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) mulai dibahas. Pandangan umum dari fraksi-fraksi disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (17/11) lalu.

Perubahan yang akan dilakukan dalam raperda tersebur menyangkut salah satu syarat pendaftaran calon kepala desa (kades) yang dihapus. Tepatnya pada pasal 22 huruf j. Yakni pendaftar tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan makar.

Juru bicara Fraksi PKS Atok Ashari mengatakan, penghapusan syarat tersebut sudah tepat. Sebab syarat itu dinilai membatasi bagi bakal calon kades. Sehingga memunculkan polemik mendasar ke arah melanggar hak konstitusional warga negara. “Terutama dalam penggunaan hak untuk dipilih pada pilkades,” katanya.

Selain menghapus syarat tersebut, Fraksi PKS berharap di dalam raperda juga mengatur hal lain. Misalnya komponen anggaran biaya penyelenggaraan pilkades.
Termasuk jika dimungkinkan adanya honorarium bagi panitia pilkades, dan anggota BPD selaku penanggungjawab.

Atok menyebutkan, perlu ada dengar pendapat dari pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan pilkades. Sebab dikhawatirkan ada peraturan yang belum terakomodir atau menjadi bias makna dalam pelaksanaan.

“Sehingga raperda ini nantinya bisa dipahami dengan jelas dan pelaksanaan pilkades lancar,” imbuhnya.

DPRD Sidoarjo bergerak cepat dalam pembahasan raperda ini. Sebab pelaksanaan pilkades akan dilakukan dalam waktu dekat. Tepatnya pada Februari 2022 mendatang. (nis/vga)

SIDOARJO – Rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan kedua atas perda nomor 8 tahun 2015 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) mulai dibahas. Pandangan umum dari fraksi-fraksi disampaikan dalam rapat paripurna, Rabu (17/11) lalu.

Perubahan yang akan dilakukan dalam raperda tersebur menyangkut salah satu syarat pendaftaran calon kepala desa (kades) yang dihapus. Tepatnya pada pasal 22 huruf j. Yakni pendaftar tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan makar.

Juru bicara Fraksi PKS Atok Ashari mengatakan, penghapusan syarat tersebut sudah tepat. Sebab syarat itu dinilai membatasi bagi bakal calon kades. Sehingga memunculkan polemik mendasar ke arah melanggar hak konstitusional warga negara. “Terutama dalam penggunaan hak untuk dipilih pada pilkades,” katanya.

Selain menghapus syarat tersebut, Fraksi PKS berharap di dalam raperda juga mengatur hal lain. Misalnya komponen anggaran biaya penyelenggaraan pilkades.
Termasuk jika dimungkinkan adanya honorarium bagi panitia pilkades, dan anggota BPD selaku penanggungjawab.

Atok menyebutkan, perlu ada dengar pendapat dari pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan pilkades. Sebab dikhawatirkan ada peraturan yang belum terakomodir atau menjadi bias makna dalam pelaksanaan.

“Sehingga raperda ini nantinya bisa dipahami dengan jelas dan pelaksanaan pilkades lancar,” imbuhnya.

DPRD Sidoarjo bergerak cepat dalam pembahasan raperda ini. Sebab pelaksanaan pilkades akan dilakukan dalam waktu dekat. Tepatnya pada Februari 2022 mendatang. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/