alexametrics
31 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Cegah Pungli, Wajib Lakukan Musyawarah Desa

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo tak ingin kasus Kades Klantingsari, Kecamatan Tarik yang terlibat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terulang. Untuk itu, setiap kepala desa di Kabupaten Sidoarjo harus melakukan musyawarah desa (musdes) sebelum menjalankan kegiatan.

Hal itu sesuai dengan arahan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi. Dirinya meminta kades tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program PTSL. Karena selama regulasi yang dijalankan kades benar dan transparan, Pemkab Sidoarjo akan mengawal sampai selesai.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu menekankan, dalam program PTSL kepala desa wajib menyelenggarakan musdes yang membahas anggaran secara transparan. Tujuannya untuk mencegah adanya pungli. Termasuk penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Selama ini per bidang tanah itu ada anggaran Rp 150 ribu dan nanti ditambah ada musdes yang dibiayai oleh pemerintah desa,” jelasnya.

Harapannya tidak ada biaya tambahan lagi yang ditarik dari warga. Selain itu, kepala desa harus bisa menyelesaikan secara administrasi.

Wabup mengingatkan bila masih ada kepala desa yang memungut biaya itu melanggar aturan dan masuk kategori gratifikasi serta pungli.

Pemkab Sidoarjo menghibahkan uang sebesar Rp 2,7 miliar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 ini.

Dana hibah tersebut dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Sidoarjo tahun ini yang baru digedok dalam sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, dana hibah tersebut belum disalurkan.

Hanya saja dana itu tidak diberikan dalam bentuk cash money, namun berupa bantuan peralatan kerja untuk mempercepat proses penggarapan berkas PTSL yang diajukan warga. Di antaranya alat scanner, laptop dan sebagainya.

Tahun ini PTSL dilakukan di 52 desa dengan target 5 ribu bidang. Dimungkinkan pada tahun 2022 nanti target bidang tanah yang disertifikasi masih berada di kisaran 5 ribu bidang, namun jumlah desanya masih belum bisa dipastikan. (rpp/nis)

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo tak ingin kasus Kades Klantingsari, Kecamatan Tarik yang terlibat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terulang. Untuk itu, setiap kepala desa di Kabupaten Sidoarjo harus melakukan musyawarah desa (musdes) sebelum menjalankan kegiatan.

Hal itu sesuai dengan arahan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi. Dirinya meminta kades tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program PTSL. Karena selama regulasi yang dijalankan kades benar dan transparan, Pemkab Sidoarjo akan mengawal sampai selesai.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu menekankan, dalam program PTSL kepala desa wajib menyelenggarakan musdes yang membahas anggaran secara transparan. Tujuannya untuk mencegah adanya pungli. Termasuk penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Selama ini per bidang tanah itu ada anggaran Rp 150 ribu dan nanti ditambah ada musdes yang dibiayai oleh pemerintah desa,” jelasnya.

Harapannya tidak ada biaya tambahan lagi yang ditarik dari warga. Selain itu, kepala desa harus bisa menyelesaikan secara administrasi.

Wabup mengingatkan bila masih ada kepala desa yang memungut biaya itu melanggar aturan dan masuk kategori gratifikasi serta pungli.

Pemkab Sidoarjo menghibahkan uang sebesar Rp 2,7 miliar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021 ini.

Dana hibah tersebut dialokasikan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Sidoarjo tahun ini yang baru digedok dalam sidang paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Namun hingga kini, dana hibah tersebut belum disalurkan.

Hanya saja dana itu tidak diberikan dalam bentuk cash money, namun berupa bantuan peralatan kerja untuk mempercepat proses penggarapan berkas PTSL yang diajukan warga. Di antaranya alat scanner, laptop dan sebagainya.

Tahun ini PTSL dilakukan di 52 desa dengan target 5 ribu bidang. Dimungkinkan pada tahun 2022 nanti target bidang tanah yang disertifikasi masih berada di kisaran 5 ribu bidang, namun jumlah desanya masih belum bisa dipastikan. (rpp/nis)

Most Read

Berita Terbaru


/