alexametrics
27 C
Sidoarjo
Sunday, 29 May 2022

Regulasi Tanah Kavling Harus Tegas

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mengharapkan adanya regulasi tegas yang mengatur soal tanah kavling di Sidoarjo. Hal itu dilontarkan usai pertemuan Komisi A DPRD Sidoarjo bersama sejumlah perwakilan pengembang tanah kavling kemarin (16/9).

Tito, salah satu perwakilan pengembang mengungkapkan, sebagai pengusaha kecil pihaknya meminta untuk diberi kelongaran. Utamanya terkait perizinan dalam pengembangan tanah. “Kami pengusaha kecil, mohon dibedakan dengan pengembang perumahan besar,” katanya.

Beberapa ketentuan yang cukup memberatkan pengembang kecil antara lain soal ketentuan fasum, dan pembatasan luas tanah. “Ada orang butuh duit terus jual tanah, kalau tidak kami beli siapa lagi,” terangnya.

Namun, pihak eksekutif dan legislatif memiliki pandangan yang berbeda soal regulasi tanah kavling. Kalau semakin dilonggarkan justru malah berdampak negatif secara jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Haris mengungkapkan, jika pengembangan tanah kavling pertama harus mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Yang ada saat ini banyak tanah hijau yang dibangun kavling,” terang politikus PAN itu.

Di samping Perda RTRW, ketentuan fasilitas umum fasilitas sosial yang ada dalam pengembangan perumahan juga harus diikuti. Hal itu juga memiliki dampak jangka panjang. Misalnya soal jalan, kalau terlalu sempit maka akan mempersulit mobil pemadam kebakaran jika masuk jika terjadi kebakaran. Karena itulah, pihak Komisi A tetap mendorong ada regulasi tegas yang mengatur soal pengembangan tanah kavling.

Demikian halnya dengan Kepala Dinas Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo Sulaksono menguraikan jika regulasi soal pembangunan tanah kavling yang ada masih mengatur soal pembangunan tanah kavling di bawah tahun 2015. “Mestinya sekarang pembangunan kavling sudah habis, tapi nyatanya tambah banyak,” keluhnya.

Karena itulah, pihaknya juga setuju saja jika ada regulasi yang lebih spesifik mengatur tanah kavling. Harapannya, para pengembang juga tetap mengikuti ketentuan yang ada. Karena pembangunan rumah tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan jangka panjang seperti fasilitas umum penghuni, hingga site plan pembangunan Kabupaten ke depan. (son/vga)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo mengharapkan adanya regulasi tegas yang mengatur soal tanah kavling di Sidoarjo. Hal itu dilontarkan usai pertemuan Komisi A DPRD Sidoarjo bersama sejumlah perwakilan pengembang tanah kavling kemarin (16/9).

Tito, salah satu perwakilan pengembang mengungkapkan, sebagai pengusaha kecil pihaknya meminta untuk diberi kelongaran. Utamanya terkait perizinan dalam pengembangan tanah. “Kami pengusaha kecil, mohon dibedakan dengan pengembang perumahan besar,” katanya.

Beberapa ketentuan yang cukup memberatkan pengembang kecil antara lain soal ketentuan fasum, dan pembatasan luas tanah. “Ada orang butuh duit terus jual tanah, kalau tidak kami beli siapa lagi,” terangnya.

Namun, pihak eksekutif dan legislatif memiliki pandangan yang berbeda soal regulasi tanah kavling. Kalau semakin dilonggarkan justru malah berdampak negatif secara jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Haris mengungkapkan, jika pengembangan tanah kavling pertama harus mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Yang ada saat ini banyak tanah hijau yang dibangun kavling,” terang politikus PAN itu.

Di samping Perda RTRW, ketentuan fasilitas umum fasilitas sosial yang ada dalam pengembangan perumahan juga harus diikuti. Hal itu juga memiliki dampak jangka panjang. Misalnya soal jalan, kalau terlalu sempit maka akan mempersulit mobil pemadam kebakaran jika masuk jika terjadi kebakaran. Karena itulah, pihak Komisi A tetap mendorong ada regulasi tegas yang mengatur soal pengembangan tanah kavling.

Demikian halnya dengan Kepala Dinas Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim CKTR) Sidoarjo Sulaksono menguraikan jika regulasi soal pembangunan tanah kavling yang ada masih mengatur soal pembangunan tanah kavling di bawah tahun 2015. “Mestinya sekarang pembangunan kavling sudah habis, tapi nyatanya tambah banyak,” keluhnya.

Karena itulah, pihaknya juga setuju saja jika ada regulasi yang lebih spesifik mengatur tanah kavling. Harapannya, para pengembang juga tetap mengikuti ketentuan yang ada. Karena pembangunan rumah tidak hanya untuk jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan jangka panjang seperti fasilitas umum penghuni, hingga site plan pembangunan Kabupaten ke depan. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/