alexametrics
27 C
Sidoarjo
Saturday, 21 May 2022

Nakes Ponkesdes Minta Kejelasan Status dan Ketepatan Gaji

SIDOARJO – Sejumlah perwakilan perawat dari Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) wadul ke DPRD Sidoarjo. Mereka minta diperjuangkan untuk kejelasan status dan tidak ada lagi keterlambatan gaji.

Muhaimin, Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sidoarjo yang ikut mendampingi perwakilan perawat itu menceritakan, keterlambatan gaji sempat dialami para tenaga kesehatan itu sekitar bulan Ramadan lalu. “Empat bulan terlambat, tapi sekarang sudah dibayarkan,” katanya

Muhaimin menjelaskan, satu tenga kesehatan biasanya mendapat gaji Rp 2,880 juta per bulan. Tentunya uang itu sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan mereka. Termasuk menghidupi anak istri. “Karena itu kami hadir ke Dewan agar diperjuangkan tidak sampai ada lagi keterlambatan gaji,” imbuhnya.

Selain soal gaji, para tenaga kesehatan itu juga kepingin memiliki status jelas akan kepegawaiannya. Mereka juga tentu ingin bisa diangkat layaknya pegawai negeri. Karena sebagian besar juga banyak yang sudah mengabdi belasan tahun. “Khawatir juga program Ponkesdes di 2022 tidak lanjut lagi, akhirnya mereka bisa nganggur,” katanya.

Anis, perwakilan Ponkesdes Sidoarjo juga mengungkapkan kegelisahannya soal status pekerjaannya. Selama ini ia sangat mengandalkan pendapatan gaji dari perannya sebagai perawat di Ponkesdes. Itu juga untuk menghidupi anak dan keluarganya. “Yang penting status kami baik dan tidak diberhentikan,” katanya.

Demikian halnya Abdul, tenaga kesehatan Ponkesdes Tanggulangin. Ia juga kepingin bisa mengikuti tes pegawai layaknya rekan-rekan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tetapi ia juga minta ada vasilitator pelatihan karena tentu minder secara teori jika diadu dengan lulusan baru.

Di lain pihak, M.Tauchid, Kepala Seksi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo mengungkapkan jika pihaknya juga telah rajin berkoordinasi dengan provinsi. Tujuanya untuk mengawal gaji para tenaga kesehatan. Termasuk soal tunjangan jika ada. “Mudah mudahan juga bisa di anggarkan melalui daerah,” pungkasnya. (son/opi)

SIDOARJO – Sejumlah perwakilan perawat dari Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) wadul ke DPRD Sidoarjo. Mereka minta diperjuangkan untuk kejelasan status dan tidak ada lagi keterlambatan gaji.

Muhaimin, Wakil Ketua Bidang Antar Lembaga Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sidoarjo yang ikut mendampingi perwakilan perawat itu menceritakan, keterlambatan gaji sempat dialami para tenaga kesehatan itu sekitar bulan Ramadan lalu. “Empat bulan terlambat, tapi sekarang sudah dibayarkan,” katanya

Muhaimin menjelaskan, satu tenga kesehatan biasanya mendapat gaji Rp 2,880 juta per bulan. Tentunya uang itu sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan mereka. Termasuk menghidupi anak istri. “Karena itu kami hadir ke Dewan agar diperjuangkan tidak sampai ada lagi keterlambatan gaji,” imbuhnya.

Selain soal gaji, para tenaga kesehatan itu juga kepingin memiliki status jelas akan kepegawaiannya. Mereka juga tentu ingin bisa diangkat layaknya pegawai negeri. Karena sebagian besar juga banyak yang sudah mengabdi belasan tahun. “Khawatir juga program Ponkesdes di 2022 tidak lanjut lagi, akhirnya mereka bisa nganggur,” katanya.

Anis, perwakilan Ponkesdes Sidoarjo juga mengungkapkan kegelisahannya soal status pekerjaannya. Selama ini ia sangat mengandalkan pendapatan gaji dari perannya sebagai perawat di Ponkesdes. Itu juga untuk menghidupi anak dan keluarganya. “Yang penting status kami baik dan tidak diberhentikan,” katanya.

Demikian halnya Abdul, tenaga kesehatan Ponkesdes Tanggulangin. Ia juga kepingin bisa mengikuti tes pegawai layaknya rekan-rekan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tetapi ia juga minta ada vasilitator pelatihan karena tentu minder secara teori jika diadu dengan lulusan baru.

Di lain pihak, M.Tauchid, Kepala Seksi SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Sidoarjo mengungkapkan jika pihaknya juga telah rajin berkoordinasi dengan provinsi. Tujuanya untuk mengawal gaji para tenaga kesehatan. Termasuk soal tunjangan jika ada. “Mudah mudahan juga bisa di anggarkan melalui daerah,” pungkasnya. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/