alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Posko Pengaduan THR Sudah Dibuka

SIDOARJO – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo telah membuka posko pelayanan pengaduan jika nantinya di dapati ada pelanggaran pelaksanaan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh yang ada di Kota Delta.

Langkah tersebut dilaksanakan setelah adanya sosialisasi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diteken Senin (12/4) lalu.

THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja Disnaker Sidoarjo M. Anwar Khoifin memaparkan bahwa Disnaker Kabupaten Sidoarjo telah membuka secara resmi posko pengaduan pelanggaran pelaksanaan THR 2021.

Hal ini sebagai upaya untuk menerima pengaduan jika diduga adanya kecurangan dari perusahaan sekaligus memonitoring pelaksanaan pemberian THR keagamaan sesuai perintah atau statement Menaker Ida Fauziyah.

“Setelah sosialisasi dari Kementerian pagi tadi, Disnaker Sidoarjo membentuk tim posko pengaduan pelaksanaan THR tahun 2021. Dengan anggota tim yang siaga setiap hari kerja dan jam kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa posko pengaduan yang bertempat di kantor Disnaker Sidoarjo tersebut sudah mulai dibuka dan dilaksanakan Selasa (13/4) hingga Kamis (27/5).

Pelaksanaan ini juga menjadi salah satu tuntutan pekerja atau buruh pada pemkab di awal pekan ini, dengan meminta kepada pihak Disnaker Kabupaten Sidoarjo untuk serius menanggapi Surat Edaran (SE) yang telah diteken oleh Menaker.

“Sebagai timeline Surat Edaran Menaker, Bupati Sidoarjo juga mengeluarkan Surat Edaran untuk pelaksanaan THR bagi seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.

Tidak hanya itu, saat disinggung mengenai sanksi bagi perusahaan yang masih belum mengikuti aturan pemerintah terkait pemberian THR, Anwar Khoifin menekankan bahwa penerapan sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan pemerintah melalui SE yang diteken Menaker, maka pemberlakuan sanksi akan dilaksanakan oleh pengawas ditingkat provinsi.

“Disnaker kabupaten hanya menerima pengaduan apabila ada pelanggaran pelaksanaan THR, penindakannya sesuai SE Menaker adalah pengawas provinsi,” tandasnya. (rpp)

SIDOARJO – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Sidoarjo telah membuka posko pelayanan pengaduan jika nantinya di dapati ada pelanggaran pelaksanaan terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh yang ada di Kota Delta.

Langkah tersebut dilaksanakan setelah adanya sosialisasi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diteken Senin (12/4) lalu.

THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industri dan Kesejahteraan Pekerja Disnaker Sidoarjo M. Anwar Khoifin memaparkan bahwa Disnaker Kabupaten Sidoarjo telah membuka secara resmi posko pengaduan pelanggaran pelaksanaan THR 2021.

Hal ini sebagai upaya untuk menerima pengaduan jika diduga adanya kecurangan dari perusahaan sekaligus memonitoring pelaksanaan pemberian THR keagamaan sesuai perintah atau statement Menaker Ida Fauziyah.

“Setelah sosialisasi dari Kementerian pagi tadi, Disnaker Sidoarjo membentuk tim posko pengaduan pelaksanaan THR tahun 2021. Dengan anggota tim yang siaga setiap hari kerja dan jam kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa posko pengaduan yang bertempat di kantor Disnaker Sidoarjo tersebut sudah mulai dibuka dan dilaksanakan Selasa (13/4) hingga Kamis (27/5).

Pelaksanaan ini juga menjadi salah satu tuntutan pekerja atau buruh pada pemkab di awal pekan ini, dengan meminta kepada pihak Disnaker Kabupaten Sidoarjo untuk serius menanggapi Surat Edaran (SE) yang telah diteken oleh Menaker.

“Sebagai timeline Surat Edaran Menaker, Bupati Sidoarjo juga mengeluarkan Surat Edaran untuk pelaksanaan THR bagi seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.

Tidak hanya itu, saat disinggung mengenai sanksi bagi perusahaan yang masih belum mengikuti aturan pemerintah terkait pemberian THR, Anwar Khoifin menekankan bahwa penerapan sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan pemerintah melalui SE yang diteken Menaker, maka pemberlakuan sanksi akan dilaksanakan oleh pengawas ditingkat provinsi.

“Disnaker kabupaten hanya menerima pengaduan apabila ada pelanggaran pelaksanaan THR, penindakannya sesuai SE Menaker adalah pengawas provinsi,” tandasnya. (rpp)

Most Read

Berita Terbaru


/