alexametrics
24 C
Sidoarjo
Thursday, 26 May 2022

Keluarga Bupati Dilarang Ikut Seleksi Direksi PDAM

SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sidoarjo tentang Perubahan Nama PDAM Delta Tirta kembali mempertajam isi draf rancangan peraturan daerah (raperda) yang disusunnya. Salah satunya memasukkan syarat larangan hubungan keluarga dengan bupati Sidoarjo untuk menjadi jajaran Dewan Pengawas (dewas) dan Direksi PDAM.

Wakil Ketua Pansus Deny Haryanto menerangkan, pencantuman persyaratan itu juga telah disepakati antara anggota pansus maupun pihak eksekutif yang hadir. Dalam hal ini di Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo.

“Ini agenda finalisasi dan penajaman pasal-pasalnya,” tuturnya.
Deny melanjutkan, dengan dicantumkannya persyaratan itu dalam raperda yang baru maka nanti keluarga bupati juga tidak bisa masuk untuk seleksi. Misalnya saja kakak atau adiknya.

Selain soal hubungan keluarga, Pansus juga sepakat untuk menambahkan syarat sertifikasi keahlian khusus bagi direksi.
“Ini untuk mengakomodir masukan dari masyarakat juga terkait seleksi direksi sebelumnya,” katanya.

Deny juga menegaskan, ketentuan dalam raperda yang disusun itu tidak berlaku surut. Artinya akan berlaku untuk seleksi-seleksi ke depannya tanpa menggugurkan seleksi yang sudah berjalan sebelum pengesahan raperda.

Setelah pembahasan itu, pansus dan eksekutif akan mengirimkan draf ke provinsi guna mendapat masukan. Biasanya di provinsi akan memakan waktu dua pekan.
“Selepas dari provinsi jika tidak ada perbaikan tentu akan diparipurnakan. Harapannya bulan ini tuntas,” pungkasnya. (son/vga)

SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sidoarjo tentang Perubahan Nama PDAM Delta Tirta kembali mempertajam isi draf rancangan peraturan daerah (raperda) yang disusunnya. Salah satunya memasukkan syarat larangan hubungan keluarga dengan bupati Sidoarjo untuk menjadi jajaran Dewan Pengawas (dewas) dan Direksi PDAM.

Wakil Ketua Pansus Deny Haryanto menerangkan, pencantuman persyaratan itu juga telah disepakati antara anggota pansus maupun pihak eksekutif yang hadir. Dalam hal ini di Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo.

“Ini agenda finalisasi dan penajaman pasal-pasalnya,” tuturnya.
Deny melanjutkan, dengan dicantumkannya persyaratan itu dalam raperda yang baru maka nanti keluarga bupati juga tidak bisa masuk untuk seleksi. Misalnya saja kakak atau adiknya.

Selain soal hubungan keluarga, Pansus juga sepakat untuk menambahkan syarat sertifikasi keahlian khusus bagi direksi.
“Ini untuk mengakomodir masukan dari masyarakat juga terkait seleksi direksi sebelumnya,” katanya.

Deny juga menegaskan, ketentuan dalam raperda yang disusun itu tidak berlaku surut. Artinya akan berlaku untuk seleksi-seleksi ke depannya tanpa menggugurkan seleksi yang sudah berjalan sebelum pengesahan raperda.

Setelah pembahasan itu, pansus dan eksekutif akan mengirimkan draf ke provinsi guna mendapat masukan. Biasanya di provinsi akan memakan waktu dua pekan.
“Selepas dari provinsi jika tidak ada perbaikan tentu akan diparipurnakan. Harapannya bulan ini tuntas,” pungkasnya. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/