alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Sebanyak 146 Ribu Bidang Tanah Belum Bersertifikat

SIDOARJO – Empat lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Selasa (13/10), akhirnya bersertifikat resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Empat bidang tanah tersebut adalah lahan RSUD Sidoarjo di Kelurahan Celep, Akademi Perikanan di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran serta rumah dinas di Kelurahan Sidokumpul.

Sekretaris Daerah Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, masih banyak aset milik Pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat meskipun sudah berdiri bangunan dan dimanfaatkan sebagai kantor. Seperti Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi. “Melengkapi sertifikat aset, jadi atensi pemkab,” katanya.

Setidaknya hingga saat ini di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 70 persen lahan sudah memiliki sertifikat, dan 30 persen lainnya memang belum terselesaikan. Total 871 ribu bidang tanah di Sidoarjo yang sudah bersertifikat sebanyak 635 ribu. Sisanya 146 ribu belum terdaftar. Masyarakat yang belum memiliki sertifikat untuk selalu mengingatkan dalam melengkapi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum selesai.

Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono berharap kerja sama ini dapat mendukung program Nawa Bhakti Satya serta percepatan pelayanan dalam menunjang kemudahan berusaha dan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sidoarjo.

Tidak hanya aset pemkab, BPN Sidoarjo sekaligus menyertakan sertifikat 300 bidang tanah di Desa Klurak, Kecamatan Candi. Sertifikat wakaf kepada 3 penerima wakaf, yaitu 2 milik Nahdlatul Ulama dan 1 pondok pesantren. “Masyakarat untuk dapat memanfaatkan sertifikat yang telah diterima ini secara bijak dan sesuai dengan peruntukannya,” harapnya.

Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Humaidi menambahkan target sertifikasi lahan di Sidoarjo tahun ini dapat 21.500 bidang tanah. Target November bisa terselesaikan.

Tidak hanya itu, untuk mempercepat terwujudnya data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan yang valid dan berkelanjutan serta pencegahan sengketa tanah khususnya di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun ini juga, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo akan memastikan semua lokasi Penlok di kelurahan/desa itu diusahakan fokusnya Desa Lengkap, wajib Desa Lengkap. “Jadi semua output dari PTSL itu harus Desa Lengkap karena semua Ketua Tim Ajudikasi harus melaporkan hasil akhir dari PTSL itu adalah Desa Lengkap,” pungkasnya. (rpp/opi)

SIDOARJO – Empat lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Selasa (13/10), akhirnya bersertifikat resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Empat bidang tanah tersebut adalah lahan RSUD Sidoarjo di Kelurahan Celep, Akademi Perikanan di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran serta rumah dinas di Kelurahan Sidokumpul.

Sekretaris Daerah Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, masih banyak aset milik Pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat meskipun sudah berdiri bangunan dan dimanfaatkan sebagai kantor. Seperti Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi. “Melengkapi sertifikat aset, jadi atensi pemkab,” katanya.

Setidaknya hingga saat ini di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai 70 persen lahan sudah memiliki sertifikat, dan 30 persen lainnya memang belum terselesaikan. Total 871 ribu bidang tanah di Sidoarjo yang sudah bersertifikat sebanyak 635 ribu. Sisanya 146 ribu belum terdaftar. Masyarakat yang belum memiliki sertifikat untuk selalu mengingatkan dalam melengkapi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang belum selesai.

Pj. Bupati Sidoarjo Hudiyono berharap kerja sama ini dapat mendukung program Nawa Bhakti Satya serta percepatan pelayanan dalam menunjang kemudahan berusaha dan percepatan integrasi data dan pelayanan bidang pertanahan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sidoarjo.

Tidak hanya aset pemkab, BPN Sidoarjo sekaligus menyertakan sertifikat 300 bidang tanah di Desa Klurak, Kecamatan Candi. Sertifikat wakaf kepada 3 penerima wakaf, yaitu 2 milik Nahdlatul Ulama dan 1 pondok pesantren. “Masyakarat untuk dapat memanfaatkan sertifikat yang telah diterima ini secara bijak dan sesuai dengan peruntukannya,” harapnya.

Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Humaidi menambahkan target sertifikasi lahan di Sidoarjo tahun ini dapat 21.500 bidang tanah. Target November bisa terselesaikan.

Tidak hanya itu, untuk mempercepat terwujudnya data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan yang valid dan berkelanjutan serta pencegahan sengketa tanah khususnya di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun ini juga, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo akan memastikan semua lokasi Penlok di kelurahan/desa itu diusahakan fokusnya Desa Lengkap, wajib Desa Lengkap. “Jadi semua output dari PTSL itu harus Desa Lengkap karena semua Ketua Tim Ajudikasi harus melaporkan hasil akhir dari PTSL itu adalah Desa Lengkap,” pungkasnya. (rpp/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/