alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Sidoarjo Pertimbangkan Manfaat PI 10 Persen

SIDOARJO – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Migas Kementerian ESDM) telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Aturan tersebut memungkinkan daerah penghasil terlibat dalam pengelolaan migas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, kepala daerah diberikan waktu paling lama satu tahun sejak diterimanya surat pemberitahuan dari pemerintah untuk menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelola PI 10 persen.

Kepala bidang energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Oni Setiawan mengatakan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerjo masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WK) Brantas.

“Pada prinsipnya PI 10% itu adalah hak untuk pemerintah daerah. Namun karena ini urusannya bussiness to bussiness maka harus dibentuk BUMD untuk mengelolanya,” ujar Oni saat bertemu dengan Forkopimda Sidoarjo, Jumat (12/3).

Menurutnya, yang paling siap untuk merealisasikan PI 10 persen saat ini adalah Sidoarjo.

Terkait hal tersebut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, pada prinsipnya Pemkab Sidoarjo akan mendukung sejauh hal tersebut membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Namun Gus Muhdlor tak ingin terburu-buru menentukan keputusan.

“Saya belum tahu detailnya seperti apa. Artinya kalau ini aman dan berisiko kecil untuk masyarakat Sidoarjo, tentunya kami akan mendukung itu. Tapi kalau ternyata risikonya besar untuk warga Sidoarjo, kami mundur dulu,” ujarnya.

Gus Muhdlor juga menegaskan, seandainya PI 10 persen ini terealisasi, ia menginginkan komitmen dari PT Minarak Lapindo selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola WK Brantas agar transparan dan akuntabel terhadap Pemkab Sidoarjo.

“Selama ini kami tidak tahu liftingnya berapa, produksinya berapa. Dengan adanya komitmen transparansi dalam PI 10 persen ini, kami akan tahu lifting dan produksinya berapa. Ini bagus,” ujarnya.

Gus Muhdlor juga menegaskan akan sangat berhati-hati sebelum membuat keputusan. Sebab, ini menyangkut masa depan Sidoarjo.

Kabag perekonomian Sidoarjo Chusnul Inayah menyatakan pengelolaan Sidoarjo memiliki Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang merupakan BUMD pengelola bidang usaha gas. “Perlu ada penambahan personel jika PDAU terlibat dalam PI 10 persen ini, mengingat sumber daya manusia saat ini masih terbatas,” pungkasnya. (rpp/opi)

 

SIDOARJO – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Migas Kementerian ESDM) telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Aturan tersebut memungkinkan daerah penghasil terlibat dalam pengelolaan migas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, kepala daerah diberikan waktu paling lama satu tahun sejak diterimanya surat pemberitahuan dari pemerintah untuk menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mengelola PI 10 persen.

Kepala bidang energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur Oni Setiawan mengatakan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerjo masuk dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WK) Brantas.

“Pada prinsipnya PI 10% itu adalah hak untuk pemerintah daerah. Namun karena ini urusannya bussiness to bussiness maka harus dibentuk BUMD untuk mengelolanya,” ujar Oni saat bertemu dengan Forkopimda Sidoarjo, Jumat (12/3).

Menurutnya, yang paling siap untuk merealisasikan PI 10 persen saat ini adalah Sidoarjo.

Terkait hal tersebut Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan, pada prinsipnya Pemkab Sidoarjo akan mendukung sejauh hal tersebut membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Sidoarjo. Namun Gus Muhdlor tak ingin terburu-buru menentukan keputusan.

“Saya belum tahu detailnya seperti apa. Artinya kalau ini aman dan berisiko kecil untuk masyarakat Sidoarjo, tentunya kami akan mendukung itu. Tapi kalau ternyata risikonya besar untuk warga Sidoarjo, kami mundur dulu,” ujarnya.

Gus Muhdlor juga menegaskan, seandainya PI 10 persen ini terealisasi, ia menginginkan komitmen dari PT Minarak Lapindo selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola WK Brantas agar transparan dan akuntabel terhadap Pemkab Sidoarjo.

“Selama ini kami tidak tahu liftingnya berapa, produksinya berapa. Dengan adanya komitmen transparansi dalam PI 10 persen ini, kami akan tahu lifting dan produksinya berapa. Ini bagus,” ujarnya.

Gus Muhdlor juga menegaskan akan sangat berhati-hati sebelum membuat keputusan. Sebab, ini menyangkut masa depan Sidoarjo.

Kabag perekonomian Sidoarjo Chusnul Inayah menyatakan pengelolaan Sidoarjo memiliki Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) yang merupakan BUMD pengelola bidang usaha gas. “Perlu ada penambahan personel jika PDAU terlibat dalam PI 10 persen ini, mengingat sumber daya manusia saat ini masih terbatas,” pungkasnya. (rpp/opi)

 

Most Read

Berita Terbaru


/