alexametrics
29 C
Sidoarjo
Friday, 20 May 2022

BPR Delta Artha dan Aneka Usaha Diusulkan Jadi Perseroda

SIDOARJO – DPRD Sidoarjo telah memiliki dua Panitia Khusus (Pansus) baru. Yakni pansus yang akan membahas Raperda PT BPR Delta Artha (Perseroda) bersama Raperda perubahan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda). Dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

Pansus yang dibentuk Sabtu (13/3) itu juga berdasarkan usulan raperda yang diajukan eksekutif. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengungkapkan, ada sejumlah pertimbangan pihaknya mengusulkan 3 raperda tersebut kepada legislatif.

Soal raperda BPR Delta Artha dan PD Aneka Usaha yang berubah menjadi Perseroda misalnya, hal itu juga mengacu pada ketentuan pasal 402 Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki pemerintah daerah wajib menyesuaikan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun. “Jadi dalam rangka penyesuaian regulasi,” katanya.

Dengan penyesuaian itu diharapan BPR Delta Artha ataupun Aneka Usaha dapat lebih meningkatkan daya saing, fleksibilitas usaha dan penyesuaian perkembangan ekonomi masyarakat. “Serta tentunya dalam memperoleh laba dengan tanpa mengabaikan aspek layanan masyarakat,” imbuhnya.

Terkait raperda pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan, Gus Muhdlor juga menguraikan sejumlah pertimbangan. Saat ini jumlah penduduk Sidoarjo terus bertambah, pola kosumsi masyarakat juga berkembang. Tentunya hal itu bakal menimbulkan volume, jenis, dan kharakteristik sampah yang makin beragam. “Jika dibiarkan, sampah bisa jadi bencana sendiri,” sambunhnya.

Oleh karena itu, lanjut Gus Muhdlor, butuh kepastian hukum terkait persampahan serta tentunya peran serta masyarakat agar pengelolaan sampah bisa berjalan efektif. “Seblumnya memang sudah ada perda soal sampah, tapi besaran retribusi perlu disesuaikan,” pungkasnya.

Berdasarkan usulan eksekutif itu pula, DPRD Sidoarjo juga langsung membentuk pansus. Tujuanya untuk segera mengebut raperda tersebut.

Untuk pansus Raperda PT BPR Delta Artha (Perseroda) bersama Raperda perubahan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) diketuai Dhamroni Chudlori. Sementara Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan diketuai Politikus PAN Haris. (son/opi)

SIDOARJO – DPRD Sidoarjo telah memiliki dua Panitia Khusus (Pansus) baru. Yakni pansus yang akan membahas Raperda PT BPR Delta Artha (Perseroda) bersama Raperda perubahan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda). Dan Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan.

Pansus yang dibentuk Sabtu (13/3) itu juga berdasarkan usulan raperda yang diajukan eksekutif. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengungkapkan, ada sejumlah pertimbangan pihaknya mengusulkan 3 raperda tersebut kepada legislatif.

Soal raperda BPR Delta Artha dan PD Aneka Usaha yang berubah menjadi Perseroda misalnya, hal itu juga mengacu pada ketentuan pasal 402 Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang dimiliki pemerintah daerah wajib menyesuaikan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun. “Jadi dalam rangka penyesuaian regulasi,” katanya.

Dengan penyesuaian itu diharapan BPR Delta Artha ataupun Aneka Usaha dapat lebih meningkatkan daya saing, fleksibilitas usaha dan penyesuaian perkembangan ekonomi masyarakat. “Serta tentunya dalam memperoleh laba dengan tanpa mengabaikan aspek layanan masyarakat,” imbuhnya.

Terkait raperda pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan, Gus Muhdlor juga menguraikan sejumlah pertimbangan. Saat ini jumlah penduduk Sidoarjo terus bertambah, pola kosumsi masyarakat juga berkembang. Tentunya hal itu bakal menimbulkan volume, jenis, dan kharakteristik sampah yang makin beragam. “Jika dibiarkan, sampah bisa jadi bencana sendiri,” sambunhnya.

Oleh karena itu, lanjut Gus Muhdlor, butuh kepastian hukum terkait persampahan serta tentunya peran serta masyarakat agar pengelolaan sampah bisa berjalan efektif. “Seblumnya memang sudah ada perda soal sampah, tapi besaran retribusi perlu disesuaikan,” pungkasnya.

Berdasarkan usulan eksekutif itu pula, DPRD Sidoarjo juga langsung membentuk pansus. Tujuanya untuk segera mengebut raperda tersebut.

Untuk pansus Raperda PT BPR Delta Artha (Perseroda) bersama Raperda perubahan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Sidoarjo menjadi PT Aneka Usaha Sidoarjo (Perseroda) diketuai Dhamroni Chudlori. Sementara Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan diketuai Politikus PAN Haris. (son/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/