alexametrics
28 C
Sidoarjo
Friday, 27 May 2022

Perlu Penyempurnaan untuk Pengurusan PTSL di Tingkat Desa

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menyarankan adanya sejumlah penyempurnaan terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal itu untuk lebih mengoptimalkan implementasi program PTSL di tingkat desa.

Buntut diperiksanya Kades Suko oleh Kejaksaan yang diduga terlibat praktik pungli PTSL membuat para kades lainnya ketir-ketir. Rabu (13/10), perwakilan paguyuban kepala desa wadul ke DPRD. Mereka mengadukan sejumlah persoalan terkait pengurusan PTSL di tingkat desa.

Misalnya soal banyaknya sejumlah persyaratan administratif yang perlu diurus terlebih dahulu sebelum masuk ke PTSL. “Banyak yang harus dilengkapi,” kata Kades Sumorame Bambang.

Dari hasil pertemuan itu, Komisi A DPRD Sidoarjo memberikan sejumlah masukan. Tujuannya agar implementasi PTSL bisa optimal dan para kades juga tenang dalam menjalankan pemerintahan. “Perlu ada penyempurnaan,” kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Pria yang akrab dipanggil Gus Wawan itu menjabarkan, perlu dibentuk panitia yang khusus membantu mengurus PTSL. Panitia itu juga bisa diberi honor swadaya masyarakat. Sehingga panitia juga bukan dari perangkat desa. “Agar lebih luwes. Memang sudah ada panitia, tapi nyatanya perangkat desa juga yang repot,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Gus Wawan, permasalahan waktu pengurusan yang terlalu cepat juga perlu menjadi perhatian. Waktu yang sempit membuat perangkat desa tergesa-gesa mengurus PTSL. Hal itu tidak sedikit membuat perangkat desa lalai dengan sejumlah prosedur yang ada.

Menurut Gus Wawan, biaya pengurusan PTSL yang sudah ditentukan Rp 150 ribu itu juga perlu dikoreksi. Karena sudah tidak relevan.

Politikus PKB itu menambahkan, langkah penyempurnaan itu memang butuh persiapan panjang. Paling dekat bisa implementasi untuk tahun 2022. Karena itu juga butuh langkah jangka pendek yang dilakukan. Tujuannya agar tidak banyak kades atau perangkat desa yang terjebak ke persoalan hukum karena ketidak tahuan. “Untuk sekarang ya sosialisasi yang masif. Terkait mana yang seharusnya dan mana yang tidak boleh,” pungkasnya. (son/vga)

SIDOARJO – Komisi A DPRD Sidoarjo menyarankan adanya sejumlah penyempurnaan terkait pengurusan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal itu untuk lebih mengoptimalkan implementasi program PTSL di tingkat desa.

Buntut diperiksanya Kades Suko oleh Kejaksaan yang diduga terlibat praktik pungli PTSL membuat para kades lainnya ketir-ketir. Rabu (13/10), perwakilan paguyuban kepala desa wadul ke DPRD. Mereka mengadukan sejumlah persoalan terkait pengurusan PTSL di tingkat desa.

Misalnya soal banyaknya sejumlah persyaratan administratif yang perlu diurus terlebih dahulu sebelum masuk ke PTSL. “Banyak yang harus dilengkapi,” kata Kades Sumorame Bambang.

Dari hasil pertemuan itu, Komisi A DPRD Sidoarjo memberikan sejumlah masukan. Tujuannya agar implementasi PTSL bisa optimal dan para kades juga tenang dalam menjalankan pemerintahan. “Perlu ada penyempurnaan,” kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Pria yang akrab dipanggil Gus Wawan itu menjabarkan, perlu dibentuk panitia yang khusus membantu mengurus PTSL. Panitia itu juga bisa diberi honor swadaya masyarakat. Sehingga panitia juga bukan dari perangkat desa. “Agar lebih luwes. Memang sudah ada panitia, tapi nyatanya perangkat desa juga yang repot,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Gus Wawan, permasalahan waktu pengurusan yang terlalu cepat juga perlu menjadi perhatian. Waktu yang sempit membuat perangkat desa tergesa-gesa mengurus PTSL. Hal itu tidak sedikit membuat perangkat desa lalai dengan sejumlah prosedur yang ada.

Menurut Gus Wawan, biaya pengurusan PTSL yang sudah ditentukan Rp 150 ribu itu juga perlu dikoreksi. Karena sudah tidak relevan.

Politikus PKB itu menambahkan, langkah penyempurnaan itu memang butuh persiapan panjang. Paling dekat bisa implementasi untuk tahun 2022. Karena itu juga butuh langkah jangka pendek yang dilakukan. Tujuannya agar tidak banyak kades atau perangkat desa yang terjebak ke persoalan hukum karena ketidak tahuan. “Untuk sekarang ya sosialisasi yang masif. Terkait mana yang seharusnya dan mana yang tidak boleh,” pungkasnya. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/