alexametrics
31 C
Sidoarjo
Friday, 27 May 2022

Tingkatkan Infrastruktur, Usulkan BKK untuk Kelurahan dan Desa

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo Subandi bakal mengusulkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa dan kelurahan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021. Harapannya agar percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat desa atau kelurahan bisa semakin meningkat.

Dia mengungkapkan, program BKK tersebut sebagai langkah pemerintah untuk kembali melanjutkan pembangunan yang sempat tersendat karena adanya pandemi Covid-19.

“Dalam PAK ini harapan saya ada dana BKK, karena kami ingin adanya percepatan pembangunan di desa,” katanya, Kamis (12/8).

Menurutnya, infrastruktur di tingkat desa juga layak menjadi perhatian. Misalnya dalam hal pavingisasi jalan ataupun perbaikan saluran air di tingkat desa.

Subandi menjelaskan, nilai dana BKK itu masih belum dapat dihitung. Karena menyesuaikan ketersediaan anggaran.

“Jadi nanti biar teman-teman kepala desa yang mengusulkan perencanaan kebutuhannya. Kami sesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” terang mantan Kades Pabean, Sedati itu.

Selain soal penyediaan dana BKK, Subandi juga mengharapkan ada percepatan pembangunan infrastruktur pada 2022 nanti. Caranya adalah dengan percepatan lelang.

“Saya sudah sampaikan kepada Gus Muhdlor (Bupati Sidoarjo, Red), bahwa lelang proyek di APBD 2022 agar dilakukan pada akhir 2021. Sehingga ketika sudah masuk tahun anggaran dapat langsung dilaksanakan,” tegasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengungkapkan, pengalokasian BKK sulit terealisasi pada PAK karena terbentur regulasi. Peraturan yang dimaksud ialah Permendagri 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021.

Dalam Permendagri ada larangan pemerintah daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus. Kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2021.

“Jadi tidak bisa karena ada klausul itu. Di situ jelas,” urainya. (son/vga)

SIDOARJO – Wakil Bupati Sidoarjo Subandi bakal mengusulkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa dan kelurahan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021. Harapannya agar percepatan pembangunan infrastruktur di tingkat desa atau kelurahan bisa semakin meningkat.

Dia mengungkapkan, program BKK tersebut sebagai langkah pemerintah untuk kembali melanjutkan pembangunan yang sempat tersendat karena adanya pandemi Covid-19.

“Dalam PAK ini harapan saya ada dana BKK, karena kami ingin adanya percepatan pembangunan di desa,” katanya, Kamis (12/8).

Menurutnya, infrastruktur di tingkat desa juga layak menjadi perhatian. Misalnya dalam hal pavingisasi jalan ataupun perbaikan saluran air di tingkat desa.

Subandi menjelaskan, nilai dana BKK itu masih belum dapat dihitung. Karena menyesuaikan ketersediaan anggaran.

“Jadi nanti biar teman-teman kepala desa yang mengusulkan perencanaan kebutuhannya. Kami sesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” terang mantan Kades Pabean, Sedati itu.

Selain soal penyediaan dana BKK, Subandi juga mengharapkan ada percepatan pembangunan infrastruktur pada 2022 nanti. Caranya adalah dengan percepatan lelang.

“Saya sudah sampaikan kepada Gus Muhdlor (Bupati Sidoarjo, Red), bahwa lelang proyek di APBD 2022 agar dilakukan pada akhir 2021. Sehingga ketika sudah masuk tahun anggaran dapat langsung dilaksanakan,” tegasnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengungkapkan, pengalokasian BKK sulit terealisasi pada PAK karena terbentur regulasi. Peraturan yang dimaksud ialah Permendagri 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021.

Dalam Permendagri ada larangan pemerintah daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus. Kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2021.

“Jadi tidak bisa karena ada klausul itu. Di situ jelas,” urainya. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/