alexametrics
31 C
Sidoarjo
Tuesday, 24 May 2022

Belum Terima Sertifikat, Korban Mafia Tanah Tambakoso Unjuk Rasa ke Kejari

SIDOARJO – Belasan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (13/4). Mereka adalah masa dari Miftahur Roiyan, yang menuntut agar jaksa eksekutor segera menyerahkan sertifikat tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Miftahur Roiyan mengungkapkan, ia memang telah menjalani kasasi di MA terkait tiga bidang tanah miliknya. Tanah yang dimaksud berada di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru. “Luasnya 98.650 meter persegi,” katanya.

Warga Tambakoso itu menambahkan, persidangan di tingkat kasasi itu telah tuntas. Putusannya mengamanatkan untuk menyerahkan tiga sertifikat tanah di Kecamatan Waru itu kepada dirinya.

Tetapi, sertifikat yang dimaksud tidak kunjung diterima. Padahal putusan MA sudah keluar sejak Januari lalu.

“Kami ke sini (Kejari, Red) menagih janji. Agar kejaksaan segera melakukan eksekusi. Bukan sekedar janji,” ucapnya.

Setelah beberapa menit berorasi, perwakilan dari massa itu pun diterima masuk ke Kantor Kejari Sidoarjo. Temasuk sang pemilik tanah, Miftahur Roiyan.

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama menerangkan, pihak Kejari menerima baik aksi damai yang dilakukan warga Tambakoso itu. Menurutnya, jaksa eksekutor juga akan segera bergerak untuk mengeksekusi terkait tanah seluas 9,865 hektare itu.

Kendala yang terjadi selama ini terkadang putusan dari MA tidak langsung didistribusikan ke daerah. Sehingga jaksa belum bisa beraksi.

“Ada jeda waktu antara pembacaan putusan dengan pengiriman naskah putusan,” katanya.

Yang jelas, lanjut Aditya Rakatama, jika putusan resmi sudah diterima, jaksa eksekutor akan segera bergerak.

“Jika belum dilaksanakan eksekusi berarti jaksa eksekutor bisa jadi belum menerima putusan resminya,” sambungnya.

Kasus itu bermula sejak April 2019 lalu. Miftahur Roiyan mengaku menjadi korban mafia tanah. Ia juga telah melaporkan kasusnya itu ke Polda Jatim dengan laporan dugaan penipuan.

Proses hukum berjalan dan persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah digelar. Terdakwa yang terlibat penipuan itu dihukum sementara barang bukti tanah yang bermasalah itu dikembalikan ke Miftahur Roiyan.

Tapi, Jaksa Kejari melakukan upaya banding. Hasilnya Pengadilan Tinggi Jatim memutuskan agar barang bukti sertifikat tanah itu diserahkan ke PT Kejayan Mas. Kasus itu pun kembali merangkak naik ke tahap kasasi. Putusannya menganulir putusan dari Pengadilan Tinggi Jatim. Sehingga barang bukti sertifikat tanah itu harus diserahkan ke Miftahur Roiyan. (son/vga)

 

SIDOARJO – Belasan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Rabu (13/4). Mereka adalah masa dari Miftahur Roiyan, yang menuntut agar jaksa eksekutor segera menyerahkan sertifikat tanah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Miftahur Roiyan mengungkapkan, ia memang telah menjalani kasasi di MA terkait tiga bidang tanah miliknya. Tanah yang dimaksud berada di Desa Tambakoso, Kecamatan Waru. “Luasnya 98.650 meter persegi,” katanya.

Warga Tambakoso itu menambahkan, persidangan di tingkat kasasi itu telah tuntas. Putusannya mengamanatkan untuk menyerahkan tiga sertifikat tanah di Kecamatan Waru itu kepada dirinya.

Tetapi, sertifikat yang dimaksud tidak kunjung diterima. Padahal putusan MA sudah keluar sejak Januari lalu.

“Kami ke sini (Kejari, Red) menagih janji. Agar kejaksaan segera melakukan eksekusi. Bukan sekedar janji,” ucapnya.

Setelah beberapa menit berorasi, perwakilan dari massa itu pun diterima masuk ke Kantor Kejari Sidoarjo. Temasuk sang pemilik tanah, Miftahur Roiyan.

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama menerangkan, pihak Kejari menerima baik aksi damai yang dilakukan warga Tambakoso itu. Menurutnya, jaksa eksekutor juga akan segera bergerak untuk mengeksekusi terkait tanah seluas 9,865 hektare itu.

Kendala yang terjadi selama ini terkadang putusan dari MA tidak langsung didistribusikan ke daerah. Sehingga jaksa belum bisa beraksi.

“Ada jeda waktu antara pembacaan putusan dengan pengiriman naskah putusan,” katanya.

Yang jelas, lanjut Aditya Rakatama, jika putusan resmi sudah diterima, jaksa eksekutor akan segera bergerak.

“Jika belum dilaksanakan eksekusi berarti jaksa eksekutor bisa jadi belum menerima putusan resminya,” sambungnya.

Kasus itu bermula sejak April 2019 lalu. Miftahur Roiyan mengaku menjadi korban mafia tanah. Ia juga telah melaporkan kasusnya itu ke Polda Jatim dengan laporan dugaan penipuan.

Proses hukum berjalan dan persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah digelar. Terdakwa yang terlibat penipuan itu dihukum sementara barang bukti tanah yang bermasalah itu dikembalikan ke Miftahur Roiyan.

Tapi, Jaksa Kejari melakukan upaya banding. Hasilnya Pengadilan Tinggi Jatim memutuskan agar barang bukti sertifikat tanah itu diserahkan ke PT Kejayan Mas. Kasus itu pun kembali merangkak naik ke tahap kasasi. Putusannya menganulir putusan dari Pengadilan Tinggi Jatim. Sehingga barang bukti sertifikat tanah itu harus diserahkan ke Miftahur Roiyan. (son/vga)

 

Most Read

Berita Terbaru


/