alexametrics
29 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Tekan Kasus Stunting, Bupati Muhdlor Siagakan 1.604 TPK dan Perintahkan Riset

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo terus berupaya menekan kasus stunting di Sidoarjo. Salah satunya dengan menerjunkan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Total ada 1.604 TPK yang siap diterjunkan oleh pemkab guna bergerilya ke masyarakat.

TPK yang berada di tingkat kelurahan atau desa itu memiliki sejumlah tugas. Di antaranya pendampingan kepada masyarakat yang hendak menikah terkait sejumlah prosedur yang perlu dilalui, hingga memastikan para calon pengantin mendapatkan pendampingan pranikah.

Langkah-langkah itu tentunya juga untuk mencegah pernikahan dini yang juga bisa berdampak pada terjadinya stunting pada anak. Nantinya, para TPK juga akan bekerja bersama dengan 4.812 kader yang sudah terbentuk di masyarakat seperti kader keluarga berencana.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengungkapkan, dirinya memiliki target angka prevalensi stunting di Sidoarjo pada 2024 bisa dibawah 14 persen. Karena itu para TPK juga memiliki peranan penting menjadi ujung tombak terjun ke masyarakat.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu menegaskan, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah riset dan inovasi. Faktor penyebab stunting itu ada banyak, bisa karena kurangnya asupan gizi, kebersihan lingkungan, hingga faktor kualitas air minum. “Butuh riset, agar langkah yang dilakukan tepat sasaran,” terangnya.

Dia mencontohkan, jika faktor penyebab stunting adalah kualitas air minum yang buruk maka Perumda Delta Tirta yang perlu bergerak mendistribusikan air bersih. Jika faktornya adalah gizi maka tinggal disuplai gizi yang baik kepada ibu dan anak.

“Saya ingin tahu dulu hasil risetnya seperti apa. Penghasilan warga cenderung tinggi maka faktor kurang gizi itu harusnya kecil,” imbuh alumnus Universitas Airlangga itu.

Karena itu, Gus Muhdlor juga bakal memerintahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menindaklanjuti berkaitan dengan riset itu.

“Agar punya grand design. Kalau ada perencanaan, derap langkah pasukan TPK akan mudah,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengungkapkan jika legislatif juga mendukung langkah penurunan kasus stunting. Menurutnya berdasar data Dinas Kesehatan Jatim tahun 2020, Sidoarjo pernah menyandang kasus stunting tertinggi. Ada 24.439 balita stunting. Sementara data Dinkes Sidoarjo pada Februari 2021, angka stunting ada di 7,9 persen atau 5.239 anak dari 66.353 yang diperiksa.

“Yang jelas kasus stunting perlu terus ditekan untuk menciptakan generasi emas,” ucapnya. (son/vga)

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo terus berupaya menekan kasus stunting di Sidoarjo. Salah satunya dengan menerjunkan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Total ada 1.604 TPK yang siap diterjunkan oleh pemkab guna bergerilya ke masyarakat.

TPK yang berada di tingkat kelurahan atau desa itu memiliki sejumlah tugas. Di antaranya pendampingan kepada masyarakat yang hendak menikah terkait sejumlah prosedur yang perlu dilalui, hingga memastikan para calon pengantin mendapatkan pendampingan pranikah.

Langkah-langkah itu tentunya juga untuk mencegah pernikahan dini yang juga bisa berdampak pada terjadinya stunting pada anak. Nantinya, para TPK juga akan bekerja bersama dengan 4.812 kader yang sudah terbentuk di masyarakat seperti kader keluarga berencana.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengungkapkan, dirinya memiliki target angka prevalensi stunting di Sidoarjo pada 2024 bisa dibawah 14 persen. Karena itu para TPK juga memiliki peranan penting menjadi ujung tombak terjun ke masyarakat.

Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor itu menegaskan, hal terpenting yang perlu dilakukan adalah riset dan inovasi. Faktor penyebab stunting itu ada banyak, bisa karena kurangnya asupan gizi, kebersihan lingkungan, hingga faktor kualitas air minum. “Butuh riset, agar langkah yang dilakukan tepat sasaran,” terangnya.

Dia mencontohkan, jika faktor penyebab stunting adalah kualitas air minum yang buruk maka Perumda Delta Tirta yang perlu bergerak mendistribusikan air bersih. Jika faktornya adalah gizi maka tinggal disuplai gizi yang baik kepada ibu dan anak.

“Saya ingin tahu dulu hasil risetnya seperti apa. Penghasilan warga cenderung tinggi maka faktor kurang gizi itu harusnya kecil,” imbuh alumnus Universitas Airlangga itu.

Karena itu, Gus Muhdlor juga bakal memerintahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menindaklanjuti berkaitan dengan riset itu.

“Agar punya grand design. Kalau ada perencanaan, derap langkah pasukan TPK akan mudah,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengungkapkan jika legislatif juga mendukung langkah penurunan kasus stunting. Menurutnya berdasar data Dinas Kesehatan Jatim tahun 2020, Sidoarjo pernah menyandang kasus stunting tertinggi. Ada 24.439 balita stunting. Sementara data Dinkes Sidoarjo pada Februari 2021, angka stunting ada di 7,9 persen atau 5.239 anak dari 66.353 yang diperiksa.

“Yang jelas kasus stunting perlu terus ditekan untuk menciptakan generasi emas,” ucapnya. (son/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/