alexametrics
26.7 C
Sidoarjo
Wednesday, 25 May 2022

Siapkan Perbup untuk Payung Hukum Bantuan Keuangan Khusus

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo akan segera menyiapkan payung hukum terkait rencana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Tujuannya agar BKK itu bisa disalurkan ke Desa dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021 ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi kemarin (10/9). Menurutnya, dia telah mempelajari aturan pemerintah pusat terkait BKK. Sehingga, permasalahan regulasi tidak menjadi halangan realisasi program pengucuran anggaran tersebut. “Kami sudah lakukan kajian-kajian agar bisa terealisasi,” katanya.

BKK direncanakan sebagai sarana pendukung Pemkab dalam menunjang pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Salah satunya soal perbaikan jalan.

Subandi mengatakan, yang terpenting adalah realisasi BKK ini juga dibarengi dengan regulasi yang mengikat di daerah. Sehingga, pemberian BKK kepada desa ini jelas arahnya kemana dan tujuannya apa. “Yang terpenting nanti BKK ini ada Perbupnya,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo tengah menggodok BKK Desa. Tetapi, tidak semua desa bakal mendapat kucuran dana yang tengah dibahas dalam PAK 2021 itu. Nilainya hanya Rp 20 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Fredik Suharto menerangkan, anggaran Rp 20 miliar untuk BKK itu juga jauh dari usulan awal. Saat program itu disampaikan, antusias kepala desa (kades) tinggi. “Usulan yang ditampung dari kades itu sampai Rp 500 miliar. Sekarang sisa Rp 20 miliar,” sebutnya.

Di sisi lain, Rencana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021 dinilai melanggar regulasi. Anggota DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto menguraikan, hal itu bertentangan dengan Permendagri 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021 dalam masa pandemi. Klausul yang dimaksud tersebut terdapat pada poin D tentang teknis penyusunan APBD nomor 31.

Isinya adalah Larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021. (son/nis)

 

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo akan segera menyiapkan payung hukum terkait rencana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa. Tujuannya agar BKK itu bisa disalurkan ke Desa dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021 ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi kemarin (10/9). Menurutnya, dia telah mempelajari aturan pemerintah pusat terkait BKK. Sehingga, permasalahan regulasi tidak menjadi halangan realisasi program pengucuran anggaran tersebut. “Kami sudah lakukan kajian-kajian agar bisa terealisasi,” katanya.

BKK direncanakan sebagai sarana pendukung Pemkab dalam menunjang pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Salah satunya soal perbaikan jalan.

Subandi mengatakan, yang terpenting adalah realisasi BKK ini juga dibarengi dengan regulasi yang mengikat di daerah. Sehingga, pemberian BKK kepada desa ini jelas arahnya kemana dan tujuannya apa. “Yang terpenting nanti BKK ini ada Perbupnya,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo tengah menggodok BKK Desa. Tetapi, tidak semua desa bakal mendapat kucuran dana yang tengah dibahas dalam PAK 2021 itu. Nilainya hanya Rp 20 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Fredik Suharto menerangkan, anggaran Rp 20 miliar untuk BKK itu juga jauh dari usulan awal. Saat program itu disampaikan, antusias kepala desa (kades) tinggi. “Usulan yang ditampung dari kades itu sampai Rp 500 miliar. Sekarang sisa Rp 20 miliar,” sebutnya.

Di sisi lain, Rencana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021 dinilai melanggar regulasi. Anggota DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto menguraikan, hal itu bertentangan dengan Permendagri 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD 2021 dalam masa pandemi. Klausul yang dimaksud tersebut terdapat pada poin D tentang teknis penyusunan APBD nomor 31.

Isinya adalah Larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk menganggarkan kegiatan, sub kegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021. (son/nis)

 

Most Read

Berita Terbaru


/