alexametrics
29 C
Sidoarjo
Friday, 20 May 2022

Camat Gerak Cepat Lanjuti Surat Bupati

SIDOARJO – Tiga camat, yaitu Waru, Gedangan, dan Buduran gerak cepat menindaklanjuti surat perintah pembongkaran bangunan nomor 000/4594/438.5.3/2021 yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Surat itu mengenai pembebasan lahan dari 148 nama warga pemilik tanah dan persil yang diminta membongkar bangunannya maksimal 30 hari setelah mereka menerima surat perintah itu.

Para camat, Kamis (10/6), berkoordinasi dengan desa tempat persil berada. Baik di Desa Waru, Desa Kedungrejo Kecamatan Waru. Desa Tebel, Gedangan, Sawotratap, Desa Sruni Kecamatan Gedangan. Desa Buduran dan Banjarkemantren Kecamatan Buduran.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Waru Rudi Setyawan mengatakan bangunan terdampak pembangunan frontage (FR) di wilayah Kecamatan Waru di Desa Waru persil nomor 49 dan 50 merupakan milik perusahaan swasta akan ditindaklanjuti di lapangan. Persil nomor 51 dan 52 yang merupakan rumah warga sudah dibongkar.

“Sementara itu persil nomor 53 dan 54 rumah warga, bangunannya sudah mundur tinggal membongkar bangunan lama. 55 dan 56 bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan juga sudah mundur,” katanya.

“90 persen lahan di Kecamatan Waru sudah siap. Hal ini terlihat dari arah Korem dan disepanjang Jalan Raya Waru telah terlihat embrio FR ini. Tinggal menyambungkan saja. Sedangkan untuk bangunan sekolah dan makam akan diselesaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), ” katanya.

Camat Gedangan Agus Sujoko menjelaskan kemarin bersama pemerintah desa sedang mencatat jumlah persil. 33 persil di Kecamatan Gedangan sudah terbayar, Sruni 17, Sawotratap 18 dan Desa Tebel 40 persil. Total ada 108 persil yang sudah terbayar lunas.

“Kades sudah saya panggil, untuk segera menindaklanjuti surat dari bupati. Warga yang belum pindah diberi waktu 30 hari. Mungkin ada barang yang masih mau dibawa, pintu yang masih bagus bisa dibongkar sendiri,” tegas Agus.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kecamatan Buduran Aan Alifauzansyah mengatakan masih mempelajari surat dari bupati itu. “Karena kami belum memegang datanya,” tandasnya. (rpp/opi)

SIDOARJO – Tiga camat, yaitu Waru, Gedangan, dan Buduran gerak cepat menindaklanjuti surat perintah pembongkaran bangunan nomor 000/4594/438.5.3/2021 yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Surat itu mengenai pembebasan lahan dari 148 nama warga pemilik tanah dan persil yang diminta membongkar bangunannya maksimal 30 hari setelah mereka menerima surat perintah itu.

Para camat, Kamis (10/6), berkoordinasi dengan desa tempat persil berada. Baik di Desa Waru, Desa Kedungrejo Kecamatan Waru. Desa Tebel, Gedangan, Sawotratap, Desa Sruni Kecamatan Gedangan. Desa Buduran dan Banjarkemantren Kecamatan Buduran.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Waru Rudi Setyawan mengatakan bangunan terdampak pembangunan frontage (FR) di wilayah Kecamatan Waru di Desa Waru persil nomor 49 dan 50 merupakan milik perusahaan swasta akan ditindaklanjuti di lapangan. Persil nomor 51 dan 52 yang merupakan rumah warga sudah dibongkar.

“Sementara itu persil nomor 53 dan 54 rumah warga, bangunannya sudah mundur tinggal membongkar bangunan lama. 55 dan 56 bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan juga sudah mundur,” katanya.

“90 persen lahan di Kecamatan Waru sudah siap. Hal ini terlihat dari arah Korem dan disepanjang Jalan Raya Waru telah terlihat embrio FR ini. Tinggal menyambungkan saja. Sedangkan untuk bangunan sekolah dan makam akan diselesaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA), ” katanya.

Camat Gedangan Agus Sujoko menjelaskan kemarin bersama pemerintah desa sedang mencatat jumlah persil. 33 persil di Kecamatan Gedangan sudah terbayar, Sruni 17, Sawotratap 18 dan Desa Tebel 40 persil. Total ada 108 persil yang sudah terbayar lunas.

“Kades sudah saya panggil, untuk segera menindaklanjuti surat dari bupati. Warga yang belum pindah diberi waktu 30 hari. Mungkin ada barang yang masih mau dibawa, pintu yang masih bagus bisa dibongkar sendiri,” tegas Agus.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kecamatan Buduran Aan Alifauzansyah mengatakan masih mempelajari surat dari bupati itu. “Karena kami belum memegang datanya,” tandasnya. (rpp/opi)

Most Read

Berita Terbaru


/