alexametrics
25 C
Sidoarjo
Saturday, 28 May 2022

Komisi A Minta Penyederhanaan Syarat Penyerahan PSU

SIDOARJO – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemkab Sidoarjo berjalan lambat. Hingga saat ini tidak sampai 20 persen pengembang yang sudah menyerahkan. Untuk bisa mempercepat proses tersebut, kalangan legislatif berharap ada evaluasi persyaratan.

Menurut data Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sidoarjo, ada lebih dari 500 pengembang perumahan di Kota Delta. Namun baru 83 pengembang saja yang sudah menyetorkan berkas penyerahan aset PSU. Sedangkan yang sudah menjadi aset pemkab baru 59 titik saja.

Akibatnya, masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka untuk mendapatkan layanan PSU dari Pemkab Sidoarjo. Untuk itu, legislatif meminta kepada Pemkab Sidoarjo agar lebih menyederhanakan syarat administrasi penyerahan PSU.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengatakan, ketersediaan PSU merupakan tanggung jawab pengembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, rumitnya syarat administrasi penyerahan PSU ditengarai menjadi salah satu penyebab pengembang belum menyerahkan asetnya.

“Mungkin harus lebih disederhanakan lagi tanpa melanggar prosedur yang ada,” ujarnya.

Menurut dia, banyak perumahan yang ditinggal developernya. Mereka mengaku kesulitan saat hendak menyerahkan dikarenakan persyaratan administrasi. Sehingga layanan fasos dan fasum tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Misalnya saat perbaikan lingkungan, persampahan maupun pendirian PJU.

“APBD tidak bisa menyentuh perumahan tersebut karena asetnya belum diserahkan,” lanjut politikus PDIP itu. (nis/vga)

SIDOARJO – Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemkab Sidoarjo berjalan lambat. Hingga saat ini tidak sampai 20 persen pengembang yang sudah menyerahkan. Untuk bisa mempercepat proses tersebut, kalangan legislatif berharap ada evaluasi persyaratan.

Menurut data Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sidoarjo, ada lebih dari 500 pengembang perumahan di Kota Delta. Namun baru 83 pengembang saja yang sudah menyetorkan berkas penyerahan aset PSU. Sedangkan yang sudah menjadi aset pemkab baru 59 titik saja.

Akibatnya, masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka untuk mendapatkan layanan PSU dari Pemkab Sidoarjo. Untuk itu, legislatif meminta kepada Pemkab Sidoarjo agar lebih menyederhanakan syarat administrasi penyerahan PSU.

Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Choirul Hidayat mengatakan, ketersediaan PSU merupakan tanggung jawab pengembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, rumitnya syarat administrasi penyerahan PSU ditengarai menjadi salah satu penyebab pengembang belum menyerahkan asetnya.

“Mungkin harus lebih disederhanakan lagi tanpa melanggar prosedur yang ada,” ujarnya.

Menurut dia, banyak perumahan yang ditinggal developernya. Mereka mengaku kesulitan saat hendak menyerahkan dikarenakan persyaratan administrasi. Sehingga layanan fasos dan fasum tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Misalnya saat perbaikan lingkungan, persampahan maupun pendirian PJU.

“APBD tidak bisa menyentuh perumahan tersebut karena asetnya belum diserahkan,” lanjut politikus PDIP itu. (nis/vga)

Most Read

Berita Terbaru


/